Walaupun Dilarang Kemendagri, Aher Akan Berikan THR Kepada Honorer

0
5

Pemprov Jawa Barat siap kucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer senilai Rp100 miliar. Hal itu disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai melakukan penyesuaian sejumlah pos anggaran di APBD Jabar.

Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan bilang, Pemprov Jabar siap mengucurkan THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN). Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ bahwa THR untuk kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN, agar dialokasikan dari APBD. Sedangkan pembayarannya dilakukan pada minggu pertama Juni 2018, sebesar penghasilan Mei 2018.

Sedangkan pemberian gaji ke-13, diupayakan dibayarkan pada minggu pertama Juli 2018, sebesar penghasilan Juni 2018. “Kami komit terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara. Pemprov Jabar akan segera membayarkan THR dan gaji ke 13 untuk ASN,” ujar Aher di Bandung, Minggu (3/6/2018).

Sekdaprov Jabar, Iwa Karniwa menambahkan, dana sebesar Rp100 miliar muncul dari komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan PNSD atau tunjangan kinerja atau sebutan lainnya. “Sudah didapat angkanya Rp100 miliar, segera diproses untuk ditransfer ke rekening Rabu atau Kamis,” kata Iwa.

Kata Iwa, angka tersebut bakal disalurkan untuk 50.000 ASN Jabar, dengan dominasi 27.000 guru SMA/SMK. Angka ini sudah meliputi THR bagi 24.000 honorer, baik guru maupun yang ada di lembaga. “Semuanya sudah masuk hitungan. Uangnya sudah ada, jadi tidak ada diskriminasi semua dapat THR,” papar Iwa.

Anggaran sebesar ini menurut Iwa didapat setelah pihaknya menyisir sejumlah pos dimana diantaranya berasal dari dana pos tidak terduga, sisa lelang dan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. “Insha Allah dari tiga poin itu dananya sudah cukup, tinggal proses administratif,” ujarnya.

Dalam surat edaran Mendagri tersebut diatur besaran THR dan komponennya. Adapun komponen THR dan gaji ketiga belas untuk Gubernur, Wagub, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali kota, pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. “Alhamdulillah, alokasi untuk THR tidak mengganggu anggaran yang ada,” ujarnya.

Kemendagri Melarang

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada tenaga honorer. Alasannya karena hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengungkapkan, ada beberapa pemda yang meminta izin kementerian untuk memberikan THR pada honorer.

“Saya tidak berani (mengizinkan) walaupun ada daerah yang minta izin bayar honorer. Jadi di sisi lain ada pemda yang ingin lebih dari itu pengeluarannya. Untuk honorer,” ungkap Syarifuddin, Selasa (5/6/2018).

Ia menjelaskan, seluruh transaksi keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki payung hukum. Hal ini tidak berlaku untuk pemberian THR kepada pegawai honorer daerah, sehingga ia menegaskan agar pemda tidak melakukannya.

“Kami Kemendagri selaku pembina keuangan daerah perlu mengembalikan ke normanya. Ada dasar hukumnya? Kalau dasar hukum tidak cukup, ya jangan. Berkaitan dengan honorer ini belum cukup payung hukumnya untuk dilakukan pengeluaran dalam APBD,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pegawai honorer dapat menerima THR. Namun, umumnya pegawai honorer yang dimaksudkan adalah yang bekerja di pemerintah pusat.

Apalagi di daerah banyak terdapat lembaga non struktural yang menggunakan pegawai honorer. Sedangkan untuk daerah, kata Syarifuddin, tidak diwajibkan apabila kondisi fiskal tidak memungkinkan atau landasan hukumnya tidak cukup.

“Artinya boleh dianggarkan untuk non PNS kalau dasar hukumnya cukup. Kemendagri tidak bisa serta merta perintah bayar THR buat PNS,” tuturnya.

Landasan hukum untuk pembayaran THR honorer ini penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Karena pengelolaan keuangan yang salah dapat berakibat masalah hukum seperti kasus korupsi.

“Walaupun mereka mau harus tunduk pada aturan pengelolaan keuangan. Kalau begitu mentang-mentang pemdanya sanggup, bisa bayar berapa saja. Apa artinya menyenangkan orang di kemudian hari masalah?” ujarnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan untuk mengeluarkan anggaran harus jelas dasar hukumnya. Tujuannya agar di kemudian hari tidak menjadi masalah hukum.

“Mengeluarkan dana harus ada dasar hukumnya. Karena ini pengeluaran cukup banyak, satu bulan gaji. Sementara tidak semua pemda punya kapasitas yang cukup untuk itu,” tutur Robert.

Dia menilai yang terpenting bagi honorer adalah pengakuan status mereka ke depannya. Dengan demikian, hak-hak mereka pun dapat terpenuhi sesuai dengan landasan hukum yang ada.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here