Ribuan Orang Tolak Penonaktifan Profesor Suteki oleh Menristekdikti

0
59

Lebih dari 10.000 orang menandatangani petisi penolakan terhadap keputusan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) yang telah menonaktifkan Profesor Suteki karena dianggap Anti-NKRI.

Penonaktifan Prof. Suteki mengundang simpati banyak pihak yang tidak sejalan dengan keputusan internal Undip dan mendesak Menristekdikti untuk membatalkannya dengan meluncurkan Petisi.

Menurut pantauan, hingga hari ini, Sabtu 8 Juni 2018 tercatat sudah 10.259 orang menandatangani petisi tersebut.

Ini Petisinya >>>>> Klik Disini

Seperti diketahui, Profesor Suteki dinonaktifkan oleh Rektor Undip berdasarkan SK Rektor No. 223/UN7.P/KP/2018, sejak tanggal 6 Juni Guru Besar yang sudah 24 tahun mengajar ilmu Pancasila dibebastugaskan sementara.

Menanggapi penonaktifan Prof. Suteki, Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Prof Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir .

Dikutif Indopos, Yusril menilai Menristek Dikti mengambil langkah-langkah yang radikal dan tidak lazim. Karena telah memberhentikan seorang Guru Besar yang memiliki kebebasan akademik untuk menyerahkan pemikiran-pemikirannya.

Ia mengaku, mendengar Prof Suteki menghadapi masalah di kampusnya. Karena salah satunya, yakni tulisan-tulisannya dan menjadi ahli dalam memberikan keterangan dalam persidangan Perpu keormasan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Prof Suteki juga hadir untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan gugatan HTI terhadap Menteri Hukum dan HAM atas pencabutan status hukum HTI.

Seharusnya, menurut Yusril pemikiran-pemikiran akademik seorang Guru Besar dilindungi dan dijamin oleh undang-undang (UU) dan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Apalagi pendapat positif tersebut diungkapkan dalam konteks secara resmi dalam memberikan keterangan di MK dan keterangan di pengadilan tata usaha negara.

” Forumnya kan resmi dan dia dihadirkan sebagai akademisi, di bawah sumpah dan menerangkan pengetahuan dan keahliannya,” kata Yusril.

Ia menuturkan, tidak seharusnya pemerintah kemudian melarang seseorang melakukan kegiatan akademik lagi. Pemerintah saat ini, menurutnya telah mengulang peristiwa di era orde lama tahun 1959-an dan pemerintah Soeharto di masa awal orde baru.

” Waktu banyak orang-orang kampus dan akademisi yang diberhentikan karena ikut menandatangani petisi,” katanya.

Dikatakan Yusril, Prof Suteki bukan anggota HTI. Atas sikap pemerintah terhadap Prof Suteki, Yusril menilai Menteri Ristek dan Dikti telah mengambil langkah-langkah yang radikal dan tidak lazim. Karena telah memberhentikan seorang Guru Besar yang memiliki kebebasan akademik untuk menyerahkan pemikiran-pemikirannya.

” Pemerintah harus berkaca juga. Siapa yang radikal, ya Nasir itu. Dia berpolitik, menilai seseorang. Kalau konteksnya HTI, Prof Suteki bukan seorang HTI,” tegasnya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here