Tekan Korupsi APBD, Kejari Purwakarta Lakukan Sosialisis TP4D,

0
57

BERITAPLATMERAH,PURWAKARTA,-Kejaksaan Negri (Kejari) Purwakarta  melakukan sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kesetiap para pejabat dilingkungan Pemkab Purwakarta.

Dalam kesempatan tersebut,bupati Purwakarta,Dedi Mulyadi dipasangkan Pin oleh Kejaksaan Negri Purwakarta, Enen Saribanon dirumah dinasnya di Jalan Gandanegara Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Jum’at 8 Desember 2017.

Selain ke  bupati, kegitan tersebut ditandai dengan membagikan stiker Pin dan kaos kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan program ini  dilakukan dalam bersamaan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) tahun 2017.

Kapala Kejaksaan Negeri Purwakarta,Enen Saribanon, menjelaskan,program (TP4D)  itu dimaksudkan untuk mengawal dan mengamankan jalannya pemerintahan dipusat maupun di daerah,ini dimasukan untuk mencegah terjadi keragu-raguan  dan ketakutan dari daerah untuk melak sanakan proyek di daerah masing masing.

Seperti kita kita ketahui,bahwa penyimpangan itu tidak mesti selalu adanya kerugian negara, terkadang kerugian kesalahan administrasipun itu menjadikan suatu kesalahan sehingga dalam melakukan tindakan para SKPD itu mendapatkan keraguan keraguan dan akhirnya tidak melaksanakan proyek tersebut.” Kata Kajari

“melalui Program TP4D kita melakukan pendapingan, jangan ragu,kira- kira ada permasalah dilapangan untuk bisa kita carikan solusi bersama, sehingga apa yang diamanatkan pemerintahan Jokowi dengan Nawacitanya bisa terlaksana dengan baik. “ktanya.

Sementara, Bupati  Dedi Mungatakan,dari sisi manajemen pelayan publik, korupsi  bukan hanya dipahami sebagai penyimpangan keuangan negara seprti pengambilan dana untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain, tetapi korupsi juga  harus dipahami  dari sisi efisiensi pengelolaan keuangan.

Bupati menjelaskan,korupsi bisa dimulai dari perencanaan keuangan daearah,dari  peerencanaan daerah bisa kelihatan apakah anggaran itu diniatkan untuk kepentingan publik ataupun kepentingan yang lain, walapun misalnya tidak ada penyimpangan dari aspek adminitrasinya,tetapi kalau dari awal perencana keuangan diniat kannya bukan  untuk kepentingan masyarakat hanya untuk memenuhi stadarisasi pengelolan keuangan, “menurut saya itu korupsi pultural yaitu korupsi budaya, artinya tidak memiliki aspek hukum akibat langsung  perbuatannya tapi negara dirugikan, “Tandas Dedi mulyadi.

Dia mencontohkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi baru-baru ini, sebelumnya,Jokowi menegor terkait ada penggunaan anggran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran di kementerian tenaga kerja untuk memulangkan TKI, dimana biaya yang dianggarkan sebanyak tiga miliar, presiden menegor lembaga tersesbut karena biaya yang digunakan untuk pemulangannya sendiri hanya 500 juta, sementara biaya untuk rapat dan kegiatan lain untuk acara itu sebanyak 2,5 M, “nah,  itu yang disebut tindakan koruptif walaupun bukan bukan tindak pidana korupsi.”kata Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan,pada pemerintah pusat, aparat pengawas itu ada dua, aparat internal dan aparat eksternal, aparat auditnya itu menurut saya sudah semestinya ditarik, misalnya internal audit itu menjadi kewenangan pusat.” kan yang di tempatkan didaerah, juga misalnya ada kementrian yang menangani penga wasan internal audit ASN misalnya, dan itu ada dirjen internal audit misal nya.”Ucapnya Dedi Mulyadi

Kemudian eksternal audit seperti BPK itu yaitu pegawai inspektorat di rekrut oleh BPK, mereka bisa masuk menjadi dikkualifikasikan tenaga BPK sehingga BPK itu ada di setiap Kab Kota di seluruh indonesia.

Kalau BPK nanti ada disetiap Kab Kota,maka BPK  bisa berperan dalam disetiap pengawasan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terus menerus, sehinga menjadi efektif, nah kalau sekarang kan hanya auditnya setahun sekali untuk mendapatkan nilai, dan kemudian disitu sama jumlah harinya.”Pungkas Dedi Mulyadi. (jem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here