TANAH 10 HA MERUPAKAN ASET DINAS SOSIAL YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK SAD “TIDAK DIPELIHARA DENGAN BAIK,,

0
10

 

BERITAPLATMERAH.COM,Sarolangun-Jambi.Aset Dinas Sosial Sarolangun berupa satu bidang tanah seluas sepuluh hektar yang terletak di Desa Sukajadi Kecamatam Bathin VIII, terindikasi tidak dipelihara dengan baik  akibatnya sebahagian besar tanah tersebut telah menjadi pemukiman penduduk Desa Sukajadi.

Terkuak adanya aset Dinas Sosial di Desa tersebut,berawal pematokan diatas tanah tersebut oleh ahli waris tiga nenek Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII para ahliwaris mengklaem berdasarkan surat penyerahan pada tahun 1971 untuk pemukiman suku anak dalam (SAD) atau proyek PMST dengan ketentuan pos proyek PMST ini tidak dijadikan maka tanah yang diserahkan  ini dikembalikan lagi oleh Pemerintah kepada pemiliknya semula.

Hal ini menurut Hasan najmi warga Desa Tanjung kepada Platmerah (16/12) proyek pemukiman suku anak dalam tersebut telah dibangun tapi bagi suku anak dalam tidak mau menetap atau menghuni pemukiman itu,akhirnya pemukiman SAD tersebut mubazir dan dibiarkan begitu saja oleh DinasSosial,selang berlalu jelas Hasan Desa Tanjung terjadi pemekaran satu bagian menjadi Desa Sukajadi,oleh warga Desa Sukajadi sebahagian besar tanah aset Dinas Sosial itu dikuasai oleh warga diatasnya dijadi pemukiman penduduk.jelas hasan.

Lanjut Hasan atas pematokan yang dilakukan oleh para ahliwaris tiga nenek tersebut berdampak turunnya surat Sekda Sarolangun Nomor : 130/0416/Adpum/2015 tanggal 30 April 2015 ditujukan kepada Camat bathin VIII isinya natara lain menyebutkan bahwa setelah dipelajari secara hukum tanah tersebut sah milik Pemerintah Desa Sukajadi pada alenea ketiga menyebutkan jika pihak tiga nenek tetap memaksa untuk menguasai tanah tersebut Pemerintah Desa Sukajadi dapat melapor pihak tiga nenek kepada pihak berwajib,pada tanggal 05 Mei 2015 turun surat Camat Bathin VIII Nomor :140/287/Pem/2015 yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Jadi yang isinya tidak jauh beda dengan surat Sekda,lanjut Hasan kedua surat ini “bisa menimbulkan polemik ditengah-tengah masyarakat,,

Yang berwenang  memberi pendapat atau fatwa adalah DinasSosial,karena tanah tersebut telah menjadi aset DinasSosial,Jelas Hasan.

Pada tanggal 26 desember 2015 Platmerah mengkonfirmasikan kepada Staf Dinas Sosial Sarolangun  bernama Junaidi diruang kerjanya,menurut Junaidi saya belum tahu adanya tanah yang merupakan aset Sosial di DesaSukajadi,setelah Pletmerah membentang alat bukti berupa surat penyerahan dari tiga nenek tertanggal 1 maret 1971 terlihat Junaidi tersentak seakan-akan baru mengetahui,Paltmerah mempertanyakan apakah ada Sekda berkoordinasi tentang tanah tersebut ? jawab Junaidi bulum ada,apakah  ada tembusan  surat sekda dan surat Camat bathin VIII yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga kerja yang isinya menyebutkan tanah tersebut  adalah sah milik Pemerintah Desa Sukajadi ? jawab Junaidi tidak mengetahui tentang surat tersebut.

Menurt Supardi Saleh sekretaris Lembaga Inelijen Manunggal Poswil Propinsi Jambi,Dinas Sosial harus segera mengurusAset tersebut dan harus dijelaskan ke-publik peruntukan aset itu,jangan sampai muncul polemik ditengah-tengah masyarakat,katakan yang benar sekalipun pahit ditelan.imbuh Supardi.(Rifaiduri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here