Soal Ancaman Luhut, Dewan Pembina Gerindra Siap Pasang Badan Bela Amin Rais

0
2

Gelombang kecaman terhadap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan semakin menguat. Banyak tokoh mengecam pernyataan Luhut yang mengancam akan membongkar “dosa-dosa” masa lalu orang yang asal-asalan mengkritik Pemerintahan Joko Widodo. Telunjuk Luhut mengarah ke tokoh reformasi Amien Rais.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, bahkan menyatakan siap pasang badan membela Amien Rais.

“Yang kami tahu Pak Amien Rais adalah guru bangsa dan Bapak Reformasi, kami siap pasang badan membela beliau,” tegas pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu di akun Twitter @habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan, menjaga Amien Rais adalah suatu kehormatan. “Bangsa ini sangat beruntung dikaruniai negarawan sekaliber Amien Rais, menjaga beliau adalah suatu kehormatan,” tegas @habiburokhman.

Sebelumnya, Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Narada mengatakan, apa yang diucapkan Amien Rais ketika berbicara mengenai distribusi penguasaan tanah adalah fakta.

Menurut Nasrullah, hal itu karena memang mayoritas penguasaan tanah itu dimiliki orang asing, perusahaaan, atau segelintir kelompok kecil masyarakat. Jelas ini bisa dinamakan tirani minoritas pertanahan atau agraria.

Nasrullah berharap para tokoh dan bangsa hendaknya merenungkan dan belajar atas kenyataan itu. Faktanya, memang 10 persen penduduk Indonesia menguasai 40 persen tanah dan 30 persen menguasai 70 persen tanah. Lahan tanah itu dikuasai oleh pribadi maupun perusahaan. Misalnya, ada satu orang atau perusahaan yang hingga mengusai jutaan hektare tanah.

”Oleh itu ada ancaman atau kritikan kepada Pak Amin yang menyoal soal penguasaan tanah itu salah besar. Ancaman itu bentuk premanisme politik. Cara-cara ini akan meruntuhkan wibawa pemerintah. Apalagi, pernyataan ini ditujukan kepada tokoh reformasi,” kata Nasrullah seperti dikutip republika.co.id (20/03).

Saat menjadi pembicara dalam seminar nasional ‘Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan’ di Gedung BPK RI (19/03), Luhut Panjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka dengan kritik dan masukan yang membangun.

Hanya saja, Luhut meminta agar kritik itu tidak disampaikan secara asal-asalan. Ia lalu menyinggung soal adanya tokoh senior yang menyebut program pembagian sertifikat Jokowi membohongi rakyat.

“Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin. Dari dulu juga ada pembagian sertifikat tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya dimana,” kata Luhut seperti dikutip kompas (19/03).

Di sisi lain, tokoh Reformasi Amien Rais dalam diskusi Bandung Informal Meeting dengan topik ‘Kegagalan Negara Memberikan Rasa Aman Kepada Rakyat dan Bangsa, melanggar UUD 1945 pasal 28 G (1) dan Hak Asasi Manusia’ di Kota Bandung (18/03), mengkritik program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

“Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan,” kata Amien Rais (18/03).***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here