Rumitnya Jokowi Menghadapi Pilpres 2019

0
1

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai Presiden Joko Widodo masih berada dalam posisi yang rumit menjelang Pilpres 2019.

Pertama, kata dia, posisi elektoral Jokowi lebih rendah dibandingkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kontestasi politik keduanya. Pada waktu itu, dalam berbagai survei, elektabilitas SBY pada periode keduanya berada di atas 60 persen.

Sementara Jokowi saat ini masih di bawah 50 persen dalam berbagai survei. “Sehingga Pak SBY begitu leluasa memilih siapa cawapres di Pilpres 2009. Karena itu kita surprise saat muncul nama Boediono sebagai pendamping SBY. Sehingga memang poin pertama faktor elektoral membuat situasi siapa cawapres Jokowi makin rumit,” ujarnya di kantor LSI, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Ia menuturkan, faktor elektoral membuat posisi Jokowi yang juga merupakan petugas partai PDI-P cenderung rumit dalam penentuan cawapresnya.

Sebab, calon dari partai biasanya harus mengikuti keputusan partai yang datang dari ketua umumnya, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri.

Adjie juga menduga ada proses diskusi dan perdebatan alot di internal koalisi Jokowi maupun internal PDIP dalam penentuan cawapres.

“Mengapa sampai saat ini nama cawapres belum muncul? Salah satu faktornya perdebatan di internal koalisi Pak Jokowi,” kata dia.

“Sehingga ini jadi posisi yang rumit. Tapi di sisi lain kita lihat, Jokowi diuntungkan beberapa partai yang telah secara resmi mendeklarasikan dukungan ke Pak Jokowi,” lanjutnya.

Dengan tiket dari partai koalisi lainnya, Adjie juga menilai posisi Jokowi cenderung lebih kuat dan sedikit leluasa dalam menentukan nama cawapresnya dibandingkan posisi Megawati.

“Kalau kita lihat dari sisi bergaining, saat ini, PDIP tidak punya pilihan yang banyak ya untuk memaksakan internal dari PDIP. Karena tadi tiket sudah diraih Jokowi. Jadi posisi Pak Jokowi lebih kuat dibandingkan posisi Megawati ya, untuk menentukan siapa cawapres Pak Jokowi,” ungkap dia.

Selain itu, kata Adjie, PDIP tak bisa memaksa Jokowi untuk menentukan cawapresnya dari internal PDI-P. Sebab, partai ini tak memiliki kader yang mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi secara signifikan dan meningkatkan kualitas pemerintahan nantinya.

“Dari nama yang sempat muncul kan seperti Puan Maharani. Itu adalah nama yang sebetulnya tidak populer di publik dan secara kualitatif tidak kuat meningkatkan kualitas pemerintahan,” ujarnya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here