“REVISI UU TERORISME TERBURU- BURU, BISA TIMBULKAN MASALAH BARU UNTUK NKR”.

0
17

Beritaplatmerah.com-Maospati-Magetan-Pengamat Politik dan ekonomi DR.Rahman Sabon Nama mengatakan bahwa wacana Revisi UU Terorisme perlu dicermati dengan hati2 dan tidak perlu terburu buru tidak boleh ceroboh dan jangan sampai menimbulkan masalah baru terhadap NKRI dimasa mendatang,karena isi rancangannya ini berbahaya apa  dan apa sebenarnya motif dan tujuan dilakukan Revisi UU Teroris tersebut, “Kata Rahman,  saat dihubungi lewat selulernya ketika  berada di pangakalan udara Maospati Magetan Jawa Timur.

“Rahman mengkritisi Salah satu pasal yang diusulkan untuk direvisi dalam  UU Terorisme  yang baru yaitu  perpanjangan masa tahanan menjadi satu bulan, yg sebelumnya hanya 7 hari,kalau dlam  Pada pidana umum masa tahanannya 1 × 24jam.

Seharusnya penahanan  1× 24  sudah cukup jam selesai karena data  awal  sudah banyak sehingga cukup sebelum ditetapkan jadi tersangka.”jelasnya.

“Tambah Rahman,Kita kitahui Pada UU Teroris yang sekarang waktu yang dibutuhkan 7 x24 jam, ini artinya data awal yang dibutuhkan belum cukup lengkap sehingga dibutuhkan waktu 7 hari untuk melengkapinya. Sedangkan sekarang dalam revisi  minta 30 hari, artinya DATA AWAL sangat kurang sehingga dibutuhkan waktu yang lebih  lama untuk melengkapinya,Artinya petugas TIDAK PROFESIONAL,Dan apabila nanti  30 hari  tetap   tidak cukup data i maka tersangka  harus dilepas.

“Dan apabila dilepas bisa berakibat   orang itu akan sakit hati karena telah diperlakukan semena mena“. Kalau demikian ini terjadi pada 100 org saja, ini artinya ada 100 orang barisan sakit hati pada penerintahan Presiden Joko Widodo dan yang berpotensi menjadi teroris baru.”Paparnya

Dirinya berharap agar Presiden Joko Widodo  tidak perlu terburu buru untuk melakukan  revisi  UU teroris yang sudah ada saat ini.,yang terpenting saat ini diperlukan keterpaduan penindakan dan menurutnya cukup melalui Perpres atau PP saja .

Terkait pelibatan TNI yang selama ini belum berperan maksimal padahal sesuai UU No.34/2004 tugas pokok TNI selain perang adalah pemberantasan teroris.  Untuk melakukan pembinaan,pencegahan dan penindakan terorisme peran intelijen diperlukan  kordinasi integrasi terpadu secara nasional dengan demikian tidak perlu merevisi UU Terorisme dengan memperluas kewenangan Polri dan dapat nengacu pada UU No.15 tentang tindak pidana teroris.

Yang terpentiing   Densus 88 Polri dapat bekerjasama dengan pasukan khusus anti teror TNI yaitu Den 81 Kopasus ,Jalamangkara Marinir dan Bravo AU,  kalau  ini berjalan bisa dipastikan akan  sangat hebat , dunia dan  teroris akan berfikir seribu kali Dan tidak perlu pemerintah mengeluarkan uang untuk belanja persenjataan baru Densus ,gunakan saja persenjataan modern pasukan anti teroris TNI,lebih baik uangnya digunakan untuk kepentingan rakyat  dari masalah kesulitan ekonomi saat ini , “Tungkasnya.

EDITOR:AGUS NAINGGOLAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here