RAHMAN SABON NAMA: “SEBAIKNYA WAPRES JK ,PERINTAHKAN MENKO RIZAL RAMLI AUDIT SUBSIDI ENERGI BBM DAN LISTRIK “

0
13

Beritaplatmerah.com-Jakarta-Pengamat Politik dan Ekonomi yang juga Pengurus Kadin Indonesia DR.Rahman Sabon Nama,menyarankan agar Wakil Presiden usuf Kalla   memerintahkan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk melakukan audit terkait Subsidi  Energi,oleh karena hari ini rakyat terkejut atas pertentangan antara Menko Rizal Ramli dangan Wapres Jusuf Kalla terkait masalah PLN.

Kepada Plat Merah Sabon Nama mengatakan bahwa disamping masalah tersebut diatas,publikpun mempertanyakan pengeluaran  subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam tahun  2o15 mencapai Rp.137,8 trilyun,dan merupakan item terbesar dalam APBN.
Jumlah pengeluaran tersebut terdiri dari :
1).Subsidi BBM sebesar Rp.64,7 trilyun.
2).Subsidi  untuk Listrik sebesar Rp.73,1  trilyun.

Terlepas dari  pertimbangan pemerintah dengan diberikannya subsidi dan terkait dengan telah dipatok besarnya subsidi BBM,masih perlu dipertanyakan tentang kejelasan perhitungan penetapan besarnya angka subsidi tersebut apakah memang benar perhitungan subsidi ini.

Oleh karena itu, menurut saya sebaiknya Bpk Wakil Presiden sudah perlu meminta Menko Rizal Ramli untuk melakukan audit mengkaji kembali atas perhitungan tersebut.”Tutur Rahman

“Kata Rahman sabon,kondisi ini sangat memberatkan rakyat karena dampaknya sampai hari ini  cukup berpengaruh pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Terkait dengan  prokontra tentang listrik 35.000 megawatt (MW) tetap dilanjutkan atau tidak  dan menurut hitungan bahwa nantinya akan membuat PT PLN merugi triliunan rupiah setiap tahunnya, bahkan bisa membuat PLN bangkrut, sebaiknya pemerintah tidak gegabah dan perlu dibicarakan kembali dalam rapat kabinet dan tidak perlu mempertontonkan kelemahan kordinasi Kabinet Kerja dimata publik sangat memalukan.

Kalau memang benar hitungannya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dgn kapasitas cukup 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW dan bila dilanjutkan maka  sekitar 21.000 MW tidak terpakai tetapi PLN tetap harus membayarnya setiap tahun pada pemilik pembangkit listrik.

Untuk itu saran saya agar perlu segera dilakukan   Audit independen adakah oknum pejabat ikut dalam urusan dagang yang  merugikan uang negara trilyunan pada  pemilik pembangkit tenaga listrik yang mahal ini ?.

Kalau memang hal demikian  penting untuk kebaikan dan kepentingan untuk kesejahteraan rakyat kenapa harus diributkan,tutur Rahman Sabon Nama kepada Plat Merah tadi malam di Kantornya The CEO Building Jakarta  (8/9-2o15).

Editor:Agus nainggolan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here