PUBLIK MENUNGGU GEBRAKAN KEBERANIAN PRESIDEN JOKOWI MERESHUFFLE KABINET DIBULAN KRAMAT KEMERDEKAAN INDONESIA DAN PAPUA MENUNGGU PENANGANAN JAKARTA

0
21

BERITAPLATMERAH.COM-JAKARTA-Menteri Kabinet Kerja Jokowi mati suri SOS,Menteri tidak boleh punya Visi berbeda dengan Nawacita.  Semakin melemahnya ekonomi,terpuruknya nilai tukar rupiah dan inflasi semakin tidak terkendali,turunnya  daya beli masyarakat dan  pengangguran semakin meningkat mengindikasikan ada yg salah dalam kebijakan ekonomi terutama dalam aspek koordinasi antar Kementrian/Lembaga, eksekutif- legislatif dan kebijakan yang menyimpang dari Nawacita.

Pengangkatan pejabat eselon 1 seharusnya melalui TPA yang dipimpin Presiden, komunikasi Menteri dengan DPR harus sepengetahuan Presiden, sehingga tidak sering terjadi kontroversi antara pemerintah dan DPR  (UU KPK,Anggaran Parpol,UU Haritua Jamsostek,UU Desa dan UU Kepemilikan properti dll).  Presiden Jokowi  perlu memberikan cemeti agar speed  kerja kabinetnya  lebih dipercepat untuk mencapai target dan jangan menusuk presiden dari belakang. Patut dicontoh Moto Bang OSO (Oesman Sapta)
5 S (strategi,struktur ,skill,sistem,speed dan target) yaitu Speed yang disampekan di depan Presiden Jokowi pada Munas HKTI VIII tgl.31 Juli 2015 .

Menteri tidak boleh membuat statemen yg kontroversial,khususnya Kementrian dibidang ekonomi dan Polhukam agar pasar tidak panik dan investor tidak ragu.

Kebijakan Menteri harus sejalan dengan Nawa Cita, dan selalu dilaporkan kepada Presiden, Menteri tidak boleh mengangkat pejabat tanpa melalui TPA, harus atas pengetahuan dan persetujuan presiden. Dalam mengendalikan ketersedian dan harga pangan, dalam situasi seperti ini diperlukan segera adanya Perpres  pembentukan Kepala Staf  Khusus Presiden Bidang Pengendalian Pangan Nasional (BP2N)dan Kepala Staf Khusus Presiden untuk pembangunan Papua, Papua seperti api dalam sekam  perlu penanganan khusus menangani mssyarakat Papua berbasis prospority approch bukan security apptoch agar tidak lepas  dari NKRI Lembaga ini strategis diperlukan dibawah langsung kendali presiden.

Kebijakan strategis Kementerian harus atas sepersetujuan Presiden,. komunikasi antara eksekutif dengan  legislatif perlu diperbaiki, peran Kementerian Koordinasi, Menko harus membuat laporan mingguan, bila Menteri akan rapat dengan DPR harus lapor Presiden sebelum dan sesudah.
KABIN, Kapolri/Jaksa Agung/Menkumham setiap saat harus melaporkan perkembangan
Kebijakan bidang ekonomi dan Hukkam tidak boleh membuat kegaduhan yg tidak perlu agar pasar tidak panik dan investor tidak ragu.

Publik menunggu Gebrakan Keberanian Presiden Jokowi pada momentum bulan kramat Kemerdekaan RI dengan melakukan Reshufle Kabinet, reshuffle mutlak diperlukan untuk penyelamatan bangsa dan untuk menentukan arah pembangunan bangsa kedepan, penempatan  Menteri seimbang antara Profesional dan Partai Politik.Kementrian ekonomi tidak harus semua diisi ekonom tapi juga bisa diisi politisi yang menguasai bidang  ekonomi.Refrensi Kementrian perlu pergantian/pergeseran  Menkopolhukam,
Menko Ekuin ,Kemendag,Menpan /Reformasi Birokrasi,  ESDM, Pertanian, Hukum dan Ham,  Kominfo, PDT Perhubungan dan Gubernur Bank Indonesia.

penulis:Rahman Sabon Nama
Pengurus KADIN Indonesia dan DPN HKTI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here