PT.Yakjin Jaya Indonesia Perlakukan Buruh Tidak Manusiawi

0
78

Beritaplatmerah.com – Bandung – PT Yakjin Jaya Indonesia adalah salah satu rangkain perusahan global asal korea yang beroperasi bukan saja hanya di Indonesia melainkan mereka juga beroperasi di Vietnam, India dan Korea.

Konsumen mereka adalah produsen merk-merk pakaian ternama dipasaran global seperti ; Old navy, Banana Republik, La Senza, GAP, Shinsegae International, Pink, American eagle Outfitters, dll.

Namun dibalik “ besar-nya “ nama perusahaan tersebut di pasar global, ternyata dihiasi oleh praktek-praktek yang mendekati kepada “ perbudakan “ terhadap para buruhnya di Indonesia.

13140557_1124004787662897_295886843_n
Aksi Demo PT.Yakjin Jaya Indonesia (Foto Aston PM)

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2016 (May Day) kami merekam potret buram buruh di PT Yakjin Jaya Indonesia. Dimana hal ini menjadi salah satu cerminan tentang bagaimana gelapnya perilaku perusahaan terhadap para pekerjanya.

Dalam kasus perusahaan asal Korea ini , buruh ibarat sebuah komoditas industri yang tenaganya dipakai hanya untuk mencapai target produksi, tetapi eksistensinya sebagai manusia diabaikan. UU ketenagakerjaan sebagai instrumen yang mengatur hubungan perusahaan , pemerintah dan tenaga kerja lebih terkesan seperti hiasan belaka !!!.

Tim Investigasi Plat Merah ( PM ) : Gultom, Henry, Irfan, Deden, Rohmana dan Aston, secara khusus melaporkan tentang pola kebijakan internal perusahaan mulai dari proses rekrutmen hingga PHK pekerjanya. Berikut hasil temuan kami yang dibagi dalam beberapa kasus.

13149967_1124004597662916_1395543458_nIMG_6824IMG_6809IMG_6810IMG_6804IMG_6840

Baca Juga : PT.Yakjin Jaya Indonesia Di Demo Ribuan Buruh

Buruh Dipekerjakan selama 19 jam per hari.

Eli ( 23 tahun ) buruh asal Majalaya yang telah bekerja di PT Yakjin selama hampir dua tahun tidak membayangkan sebelumnya kalau perusahaan tempat bekerjanya yang baru tersebut akan “ memperlakukan dirinya seperti binatang !! “ ungkapnya.

Diperusahaan tempat saya bekerja sebelumnya , dirinya tidak pernah mendapatkan pengalaman seperti ditempat kerjanya sekarang. Bayangkan, mau ke toilet saja di tungguin oleh satpam, waktu sholat di batasi waktunya dan kalau terlambat mesjidnya di kunci “ perushaan macam apa yang memperlakukan karyawannya seperti hewan “ ungkapnya dengan nada keras ke PM.

Pengalaman serupa juga terjadi dengan karyawan lainnya, khususnya yang bertugas di bagian finishing. Dia menambahkan , akibat kebijakan kerja yang ditentukan seperti ini ada temannya yang sampai terancam bercerai dengan suaminya karena baru pulang sampai rumah pukul 01.30 WIB pagi !!

Alasan perusahaan memperkerjakan karyawannya sampai 19 jam adalah klasik , pihak perusahaan dikejar target produksi !! .

Baca>>>MetroTV Tipu Rakyat Indonesia Dengan Sebut Jokowi Presiden Pertama ke Samosir

Ketika PM menanyakan kenapa tidak melaporkan pelanggaran tersebut ? Dia menjawab singkat karena tidak tahu kemana harus mengadukan permasalahan ini dan juga takut di pecat sementara dirinya membutuhkan.

Pernah suatu saat Dinas Tenaga Kerja Sumedang melakukan sidak ke tempatnya bekerja. Karena ketakutan pihak manajmen mencoret formulir jam kerja karyawan dan merubah format jam mulai masuk kerja.

Baca>>>Harga Rokok Resmi Naik 50 Rb/bks,Ini Rinciannya

Padahal Undang-Undang mengenai Jam Kerja sudah jelas diatur. Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:

  • 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau
  •  8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Sementara waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004). Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi. Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan.

Kenapa aturan yang sudah jelas ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan dan tidak ditindak tegas oleh pemerintah setempat ?

Perusahaan Tidak Memberikan THR

DD ( 24 tahun ) karyawati di bagian Sewing PT Yakjin jaya ini juga memiliki pengalaman ketidakadilan walaupun kasusnya berbeda dengan rekannya diatas.

Sejak dirinya bekerja 4 tahun di PT Yakjin , dia tidak pernah mendapatkan THR sekali pun.

“ Sistem kontrak dan pengupahan di PT Yakjin itu aneh. ketika kami menandatangani kontrak kerja hanya ditandatangani saja . Pihak perusahaan tidak pernah memberikan salinan resminya , kami tidak sempat membaca secara keseluruhan sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban “. Hal ini seperti disengaja oleh pihak personalia agar kami tidak punya waktu untuk memahami isi kontrak” jelasnya.

Padahal ketentuan mengenai THR secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”) tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”).

Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional.
Ini artinya, Anda yang telah memiliki masa kerja selama 1,3 tahun berhak mendapat THR sebesar satu bulan gaji.

Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar (tujuh hari sebelum hari raya keagamaan). Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh.
Pengusaha yang tidak membayar THR kepada Pekerja/Buruh juga dikenai sanksi administratif sebagai berikut : teguran tertulis;Pembatasan kegiatan usaha; Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
pembekuan kegiatan usaha.

KASUS Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )

Demonstrasi buruh di PT Yakjin Jaya Indonesia pada hari Selasa ( 26/4/16 ) menjelang peringatan Hari Buruh Internasional seakan bukti nyata akan ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya.

Ketertindasan buruh di PT Yakjin tidak hanya ketika mereka bekerja di dalam pabrik. Namun penderitaan mereka berlanjut sampai ketika mereka habis masa kontrak kerjanya.

Baca>>>Pembangunan Pasar Cicalengaka,”P3C Tuding Pihak Pemkab Bandung Berpihak Kepada Pengembang.”

Informasi yang diperoleh PM dari karyawan PT Yakjin yang di PHK baru-baru ini menjelaskan bahwa ada sekitar 500 orang yang sudah di PHK dan over pass . Namun tidak satupun yang mendapatkan pesangon.

Masa kerja mereka bervariasi ada yang satu sampai empat tahun. Anehnya mereka di PHK tanpa pesangon dan alasan yang jelas. TT ( 28 tahun ) merasa tidak ada masalah ketika dirinya di PHK “ Absen saya baik dan saya tidak pernah melakukan hal-hal yang larang oleh perusahaan seperti mencuri ataupun hal lainnya” ungkapnya kepada PM. Namun sampai hari ini saya belum di panggil kembali oleh Perusahaan setelah dilakukan kebijakan PHK dan rekrutmen yang baru.

Pekerja yang baru masuk di perusahaan yang memproduksi pakaian Old Navy, American Eagle, GAP , La Senza , Banana Republic ini di kontrak hanya untuk waktu satu bulan . Jika masa kontraknya berakhir maka akan di perpanjang untuk jangka waktu satu bulan kedepan. “ Ini mah modus pak “ kata salah seorang eks karyawan yang di PHK satu bulan yang lalu tersebut.

Bukan rahasia lagi, pekerja yang mau melamar ke PT Yakjin ada dua jalur. Pertama adalah jalur resmi dan kedua melalui calo. Perlakuan diskriminatif sudah terlihat ketika proses seleksi di bagian personalia. Lukman bagian Personalia PT Yakjin akan memprioritaskan pelamar yang masuk melalui calo. Kata TT.

Bayangkan, jika setiap calon tenaga kerja diminta uang 2,5 juta sampai 4 juta oleh para calo bekerja sama dengan orang dalam di PT Yakjin. Hal ini di duga proses rekrutmen dan PHK dijadikan ajang bisnis.

DD menceritakan kepada PM bahwa temannya telah menjadi korban dari kebijakan tersebut. “ teman saya masuk melalui calo dengan membayar 2,5 juta. Namun baru satu bulan kawannya tersebut di PHK dan tidak dipekerjakan lagi “ . Itu kan sama dengan dia bekerja tetapi tidak dibayar. !!!

Hukumonline.com menjelaskan tentang ketentuan PHK ini. Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :pekerja meninggal dunia,jangka waktu kontak kerja telah berakhir,adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Perusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Akan tetapi sebelum mem-PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut. Perusahaan juga dapat menentukan sanksi yang layak tergantung jenis pelanggaran, dan untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan SP 3 secara langsung atau langsung memecat. Semua hal ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan masing-masing. Karena setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda.

Selain karena kesalahan pekerja, pemecatan mungkin dilakukan karena alasan lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi/pailit. PHK akan terjadi karena keadaan diluar kuasa perusahaan.

Bagi pekerja yang di PHK, alasan PHK berperan besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak. Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Apabila PHK tidak dapat dihindari, maka sesuai dengan alasan yang mendasari terjadinya PHK maka pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja yang disesuaikan dengan masa kerja serta uang penggantian hak.

Rencananya para pekerja yang di PHK oleh PT Yakjin Jaya Indonesia tersebut akan melaporkan dan menempuh upaya hukum atas hak-hak mereka yang tertindas tersebut. Namun hal tersebut baru sebatas rencana. Walaupun korbannya berjumlah ratusan.

(TimPM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here