Proyek KA Trans Sulawesi Andalan Jokowi Mangkrak?

0
5

Makassar – Pengerjaan mega proyek kereta api trans Sulawesi dengan anggaran triliunan rupiah tidak berjalan maksimal. Sejak 2014 hingga sekarang, jalur kereta api belum bisa dilalui.

Sesuai dengan rencana, pengerjaan mega proyek Kereta Api (KA) trans Sulawesi dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama ditargetkan penyelesaian jalur rel KA sepanjang 145 kilometer, dengan kucuran anggaran triliunan rupiah.

Diawal pengerjaannya pada tahun 2014, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berjanji akan menyelesaikan sepertiga jalur KA yang berarti 46 kilometer diakhir 2016. Akan tetapi, hingga 2018, pemerintahan Joko Widodo tidak mampu merealisasikan janji itu.

Pada Januari 2018 yang lalu, pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri mengatakan, Oktober mendatang jalur rel KA akan diselesaikan di rute Barru-Palanro yang berarti hanya sepanjang 44 kilometer.

Hal itu juga berbanding terbalik dengan janji Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Gubernur Sulsel. Saat itu, SYL dengan percaya diri mengatakan bahwa proyek itu akan selesai dengan waktu yang singkat.

“Target pembangunan jalur kereta api Makassar sampai Pare-pare tahun ini kita kebut 60 Km dari total panjang sekitar 150 Km,” ujar SYL, Jakarta, Senin (30/5/2016) lalu.

Progres pengerjaan yang tidak maksimal, membuat pemerintah angkat tangan dalam hal pendanaan. Dengan begitu, keterlibatan pihak swasta atau investor sangat diperlukan.

Pasalnya, pemerintah tidak mampu lagi membiayai pembangunan kereta api Trans Sulawesi tersebut. Pemerintah pusat hanya mampu membiayai proyek kereta api tersebut hingga 2018 dengan penyelesaian 44 kilometer, dengan anggaran sekitar Rp3 triliun.

Untuk 2018 saja, pemerintah menganggarkan Rp1,3 triliun. Anggaran ini terbagi untuk segmen Barru-Palanro sebanyak Rp681 miliar (lanjutan pekerjaan tahun 2017), sedangkan untuk segmen Barru-Maros Rp583 miliar.

Anggaran Rp1,3 triliun tersebut merupakan anggaran yang terakhir dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Direktur Anti-Corruption Committee (ACC) Sulsel, Abdul Muthalib pun bereaksi, dia mengatakan, lambannya pengerjaan proyek tersebut memunculkan tanda tanya besar.

“Proyek kereta api adalah proyek nasional andalan jokowi, tidak sepantasnya terhenti atau mandek. KPA harus segera mengecek hasil pekerjaan proyek rel kereta tersebut dan persekongkolan di proyek tersebut,”kata Abdul Muthalib. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here