Polres Nias Diminta Serius Tangani Kasus Pembukaan Badan Jalan 5 Km

0
14

Nias (Sumut) – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara Kepulauan Nias (DPD LSM KPK N), meminta Polres Nias serius menangani kasus dugaan korupsi pada Pembukaan Badan Jalan yang hanya dikerjakan sekitar 5 kilometer menghabiskan biaya Rp 7 miliar.

Pihak DPD LSM KPK N telah melakukan konfirmasi ke Inspektorat Kabupaten Nias Utara bahwa “bolanya di tangan Polres Nias”. Hal ini terlihat dari surat Inspektorat Kabupaten Nias Utara yang ditujukan kepada Polres Nias, Nomer : 700/361/PEP/ITKAB/2018, perihal : tindak lanjut permintaan pemeriksaan/Audit, tertanggal 16 April 2018.

Adapun isinya berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Nias, Nomer : B/360/III/RES.3.3/2018/Reskrim tanggal 19 Maret 2018, perihal permintaan pemeriksaan/Audit atas surat LSM Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Pemantau Korupsi No. 03/LP/DPD/LSM-KPKN/I/2018, tertanggal 23 Januari 2018 tentang aduan pendahuluan dugaan korupsi pada pembukaan badan jalan dari Dusun VIII Lafau Menuju Desa Fadoro Hilimbowo, Kecamatan Lahewa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan/Audit karena kegiatan pemeriksaan reguler sedang berlangsung. Disarankan supaya Polres Nias menangani langsung kasus tersebut, “untuk penanganan lebih lanjut kami sarankan supaya ditangani langsung oleh pihak Polres Nias,” demikian isi suratnya.

Sebelumnya, Jonista Tarigan SH, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Nias dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua LSM KPK Nusantara Nomer : B/680/VI/RES.3.3./2018/Reskrim, perihal tanggapan atas pengaduan, tertanggal 04 Juni 2018 mengatakan telah melakukan langkah-langkah proses penyelidikan yakni menyurati Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menghindari duplikasi/tumpang tindih penanganan perkara dan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Nias Utara.

Juga tertanggal 19 Maret 2018, pihak Polres Nias telah memberikan surat yang hampir sama isinya kepada DPD KPK Nusantara bahwa masih dalam proses penyelidikan mereka, sesuai surat dari bagian reserse kriminal nomer ; B /361/III/RES.3.3./2018/Reskrim, perihal tanggapan atas surat pengaduan.

Yulianus Harefa kepada Beritaplatmerah.com mengatakan, sesuai perhitungan teknis ahli pihaknya, indikasi kerugian Negara pada proyek tersebut mencapai sebesar Rp 3 miliar lebih.

“Rincian sementara yakni; pekerjaan gambangan, dugaan kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp 3.9 miliar lebih. Pekerjaan Timbunan Badan Jalan / Bukho, dugaan kerugian Negara sebesar Rp 343 juta lebih. Pekerjaan galian, dugaan kerugian Negara sebesar Rp 140 juta lebih,” ujarnya.

“Dimana, pembukaan badan jalan tersebut dari Dusun VIII Lafau Menuju Desa Fadoro Hilimbowo, Kecamatan Lahewa DAK Rp 7.000.000.000,” sambungnya.

Perlu diketahui, Proyek tersebut tercatat dengan Nomor Kontrak : 600/ 01/ SP3K/ PPK FS-I/ APBD 2017, Tanggal kontrak 5 Juni 2017, Masa Pelaksanaan : 180 Hari Kelender, dengan jenis pekerjaan persiapan, pekerjaan jalan, pekerjaan bangunan pendukung, pekerjaan lain-lain. Pelaksana : PT. ERA BINA KARYA, SIBAGUS TELAUMBANUA (Direktur), PPK MURNI PANJAITAN, ST. Nilai kontrak : Rp 6,9 miliar lebih.

Ditempat terpisah, sumber yang bisa dipercaya kepada beritaplatmerah.com mengatakan bahwa benar terjadi unsur korupsi d iproyek dimaksud kurang lebih sebesar Rp 3 miliar sesuai LHP BPK RI 2017. (Yh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here