pilpres2

Pertarungan Bisa Berlanjut, Jokowi versus Prabowo di Pilpres 2019

BERITAPLATMERAH, JAKARTA – Meski masih tiga tahun lagi, aroma pertarungan memperebutkan kursi orang nomor satu di Indonesia, sudah mulai berhembus.

Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang mengungkapkan kemungkinan Prabowo akan bertarung dalam Pilpres 2019 langsung mendapat tanggapan dari para politisi.

PDI Perjuangan menganggap, rencana Gerindra ingin kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, adalah dinamika demokrasi yang berjalan dengan baik.

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan rencana itu bukanlah sebuah ancaman.

“Kami tidak merasa (ada) ancaman. Kami hanya kokoh berdiri ketika ada pihak-pihak yang mau mengingkari Pancasila dan kebhinekaan konstitusi kita,” kata Hasto.

Dalam Pilpres 2019 nanti, partainya memang masih perlu pertimbangan matang dan tampilan yang sesuai dengan konteks yang diperlukan rakyat.

“Sehingga keputusan dari Gerindra tersebut merupakan kedaulatan Partai Gerindra,” ujar Hasto.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menjelaskan, dorongan agar Ketua Umum DPP Partai Gerindra kembali dicalonkan sebagai presiden, adalah murni keinginan para kader.

“Mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo di 2019,” kata Fadli Zon.

Fadli mempertegas, keinginan majunya Prabowo menjadi capres dari Gerindra merupakan bentuk dukungan dari masyarakat.

Menyuarakan aspirasi masyarakat, katanya juga menjadi salah satu bagian dari perjuangan Gerindra.

“Ini bagian dari perjuangan Gerindra ke depan untuk mencalonkan beliau menjadi presiden. Masyarakat nanti bisa memilih, menilai, dan tentu saja dalam suasana kondusif. Pak Prabowo hubungannya baik dengan pemerintah karena kita ingin menjaga demokrasi kita, tidak ada perpecahan terkait masalah kepentingan nasional,” paparnya.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menganggapi diplomatis seraya menegaskan, adalah hak Gerindra yang berkeinginan mencalonkan Prabowo Subiantokembali sebagai calon Presiden.

“Kita ucapkan selamat. PAN bagaimana? Kalo PAN nanti Belanda masih jauh,” kata Zulkifli kemarin.

Menurut Zulkifli, setiap partai berhak mengajukan calon presiden. Namun, PAN masih menunggu momentum yang tepat.

Sedangkan mengenai presidential treshold diturunkan, Zulkifli menilai positif.

“Bagus juga tuh. Undang-undang dasar kan capres-capres diusulkan partai politik. Saya kira bagus, undang-undang dasar kan. Tapi kita lihat nanti lah perkembangannya ya,” kata Zulkifli.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi menilai, wacana PartaiGerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019, rasional. PKS mengapresiasi wacana tersebut.

“Sebuah pilihan rasional bagi parpol untuk mengusung capres sejak dini. Tinggal lihat persyaratan apa lagi yang dibutuhkan untuk mengajukan capres, kita tunggu paket UU Politik selesai,” ujar Dedi.

“Saya kira Pak Prabowo itu adalah tokoh nasional kita dan menurut saya di Ketum Partai dan pernah jadi capres ya sah-sah saja kalau dia maju lagi menjadi capres,” Wakil Ketua Umum Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengamini.

Seiring dengan rencana pertarungan Pilpres 2019, DPR mulai intens menggodok rencana revisi UU Pemilu.

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, pihaknya akan menjalankan fungsi legislasi lebih maksimal pada tahun 2017 ini. Tahun ini DPR akan membahas 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2017.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menjelaskan, selain membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) masing-masing fraksi, Pansus Pemilu juga akan membahas teknis dan berbagi tugas terkait rencana mengunjungi media massa.

Dalam UU Pemilu juga akan diatur mengenai peran media massa dalam menyiarkan konten pemilu.

Salah satunya soal keterlibatan media massa dalam masa kampanye dan sosialisasi terhadap calon presiden dan calon wakil presiden serta anggota legislatif.

Selain itu, akan dibahas pula mengenai rambu-rambu yang akan diberikan UU Pemilu terhadap isu-isu yang boleh diangkat media massa maupun media sosial.

“Penegasan soal batasan-batasan isu SARA seperti apa yang boleh dikembangkan oleh media massa,” kata dia.

Sumber : tribunnews