PENDIRIAN PKS PT.LSP DILIMBUR TEMBESI SAROLANGUN, BERTENTANGAN DENGAN PERMENTAN 2007. “ BUPATI HARUS TINJAU KEMBALI PERIZINANNYA”

0
94

BERITAPLATMERAH.COM : Sarolangun-Jambi. H e b a t Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Lambang Sawit Perkasa ( PT.LSP ) yang berlokasi di Dusun Kukus Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII Sarolangun disinyalir pendiriannya bertentangan dengan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007,yang isinya Tandan buah segar (TBS ) 20% berasal dari lahan sendiri.

Sementara lahan yang digarapnya berdasarkan Izin Lokasi dari Bupati Sarolangun Nomor : 29 /Tahun 2011 seluas 8000 ha yang berlokasi lapan Desa dalam wilayah Kecamatan Bathin VIII, Desa Dusun dalam,limbur tembesi,Teluk Kecimbung,Pulau Buayo,Rantau Gedang,Muara lati dan Tanjung Gagak.

Dari hasil Infestigasi dan data yang diperolah Platmerah,lahan yang tergarap hanya di Desa Pulau Buayo berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 589/ESDA/2014 pemberian perpanjangan Izin lokasi untuk pembangnan kebun kelapa sawit untuk PT.LSP tersebut yang di Izinkan hanya 100 ha,dengan sendirinya lahan yang tergarap hanya 100 ha itupun belum produksi.

Dari hasil telaah Platmerah,Pendirian PKS PT.Lambang Sawit Perkasa ( PKS ) yang satu peket dengan perkebunan sawit itu dapat dibenarkan,akan tetapi pendirian PKS diatur oleh Permentan Nomor.26/Permentan/OT.140/2/2007 bahan baku atau TBS berasal 20 % dari lahan sendiri,sementara lahan atau tanaman sawit yang tertanam pada garapannya hanya 100 ha itu belum produksi,sedangkan PKS telah produksi kurang lebih dua tahun.

Hal ini menurut sataf Dinas Perkebunan Propnsi Jambi Pak Panca saat dikonfirmasi pada bulan yang lalu mengatkan pendirian PKS harus mengacu kepada Permentan 2007 atau Permentan 2013 jika ada lahan garapannya mengacu kepada Permentan 2007 20 % buah sawit untuk makanan Pabrik harus dihasilkan dari lahan sendiri ( garapan ) jika ini tidak terpenuhi berarti pendirian PKS bertentangan dengan Permentan tersebut, berarti saat pengajuan permohonan pendirian PKS mengandung unsur kebohngan dan itu harus ditinjau kembali.

Pak Karim, Kepala Kantor PT. Lambang Sawit Perkasa (PT. LSP) ketika di konfirmasi (9/9) di ruang kerjanya menjelaskan, izin Perusahaan lengkap, saat ditanya dari mana suplkay buah TBS dia menerangkan, hasil dari kerja sama dengan Husin WNI yang telah mempunyai kebun telah produksi.

Di tempat terpisah plat merah meminta tanggapan dari salah seorag aktifis sarolangun dia menjelaskan, buah TBS Sawit kalau mengacuh kepermentan 2007 20% buah yang diterima harus dari lahan sendiri kalau itu tidak ada berarti Perusahaan tersebut teridentifikasi Ilegal.

Menurut Ketua lembaga Intelijen Manunggal ( LIM-RI ) Poswil Jambi Propinsi Jambi melalui Sekretarinya Supardi Saleh kepada Platmerah ( 3/9 ) Pabrik Kelapa sawit (PKS) yang bertentangan pendirianya denga Permentan 2007 ukurannya harus ditutup atau dehentikan oleh Bupati kegiatannya,jika tidak pihak Pemkab telah melakukan pembiaran,pertanyaan saya Buah sawit dari mana yang ditampung oleh PT.LSP dan ini berdampak akan muncul persaingan bisnis yang kurang sehat ini bisa masuk kerenah Hukum tindak Pidana Ekonomi,Imbuh Pardi saleh.(Rifaiduri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here