Pembangunan di Sarolangun Kurang Menyentuh Ekonomi Pedesaan

0
4

Beritaplatmerah | Sarolangun – Beberapa Desa di wilayah Kabupaten Sarolangun, Jambi, pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan yang dipicu APBD dan APBN terkesan lamban. Hal ini terjadi akibat dari perencanaan awal pembangunan di pedesaan yang kurang menyentuh prilaku ekonomi masyarakat sehari-hari.

Menurut penelusuran Beritaplatmerah beberapa bulan terakhir ini, dari 149 Desa di wilayah Kabupaten Sarolangun masing-masing Desa mendapat suntikan dana dari APBN melalui pos anggaran Dana Desa (DD) Rp1 milyar lebih dan dari dana APBD melalui pos anggaran percepatan pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK) Rp200 juta lebih, juga Anggaran Dana Desa (ADD) Rp100 juta lebih setiap tahun.

Dari sekian besar dana yang dikucurkan ke setiap Desa alokasinya lebih dominan kepada pembangunan infrastruktur dan drainase. Ini akibat dari perencanaan awal yang kurang menyentuh prilaku ekonomi masyarakat sehari-hari dimana sembilan bahan pokok sebagian besar masyarakat di pedesaan masih tergantung di pasar. Hal ini membuat masyarakat kurang mampu menghadapi gejolak harga pasar. Pada saat harga pasar bergejolak naik yang disalahkan siapa ? kemungkinan pemerintah.

Sementara geografis wilayah Desa adalah agraris dengan mata pencaharian pokok masyarakat di pedesaan adalah petani karet. Sekarang harga karet di tingkat pasar anjlok (turun) sehingga kurang menguntungkan petani karet. Sedangkan untuk menopang atau mendongrak komoditi itu belum ditemukan adanya suatu badan atau koperasi yang memayunginya. Hasil petani karet masih didominasi atau masih ditopang para tengkulak.

Ketimpangan dalam membuat perencanaan atau RAB pembangunan Desa menurut salah satu Kepala Desa yang tidak mau ditulis jati dirinya menjelaskan, “Pembuatan RAB Desa saya dibuat oleh konsultan yang kami duga bukan kewenangannya, sebab tidak ada konsultan khusus atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan kami tidak tahu membuatnya, maka kami cari sendiri orang untuk membuatnya. Pembayaran jasa untuk dia, itu diluar SPJ,” jelasnya.

Menurut Ketua harian Lembaga Intelijen Manunggal RI (LIM-RI) Pusat, Haryono, seharusnya pemerintah segera tunjuk konsultan. Setelah itu pemerintah harus awasi secara ketat mulai dari perencanaan awal, pembuatan RAB sampai akhir poyek tersebut, hal yang tidak terlepas dari pemerintah.

“Dan upayakan setiap pembangunan itu bermuara ke desa mandiri. Jangan lagi kedepan semua pembangun di Desa tergantungan dari APBD dan APBN. Kalau program ini bisa dilaksanakan oleh Bupati termasuk Gubernur dengan baik, dia akan mendapat predikat teratas dari rakyat Indonesia. Jangan memberi umpan sebuah kail, kalau tidak mengharapkan kailnya akan mengena,” jelas Haryono.(Rifaiduri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here