Panwaslu Kecamatan Jatiluhur Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

0
6

Beritaplatmerah | PURWAKARTA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Aula Desa Cilegong Rumah, Jl. Ir. H. Djuanda, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Sabtu 17 Maret 2018.

Panwaslu Kecamatan Jatiluhur meminta seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi mengawasi proses Pilkada serentak 2018.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang ST Binos,S.Fil.I memaparkan, perlu ada pengawasan dari seluruh elemen dalam proses Pilkada.

“Tidak bisa hanya Panwaslu, masyarakat juga harus peran ├áktif melakukan pengawasan pilkada serentak karena jumlah personil kami terbatas,” ujarnya kepada awak medi Platmerah, Sabtu (17/19.

Menurutnya, pemberi dan penerima kena pidana penjara maksimal 6 thn dan denda maksimal Rp1 milyar.

Berikut ketentuan Perundang-undangan Pilkada soal Money Politics. Hukumannya berat. Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 187 A dinyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

“Oleh karena itu, setiap aturan di dalam Undang-Undang dan PKPU ini harus diikuti. Sebab, sanksi terberat dari semua aturan berada di Undang-Undang tersebut,” tandasnya. (Lily)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here