Miris,Seorang Siswa MTs Negri Di Kediri, Harus DO Karena Tak Sanggup Bayar Rp 1,650 Juta

0
45

BERITAPLATMERAH,KEDIRI Hanya gara-gara tidak sanggup membayar uang pembelian buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan amal jariyah, seorang pelajar kelas 1 MTs Negeri di Kabupaten Kediri gagal mengikuti ujian kenaikan kelas.

Pelajar dari keluarga kurang mampu ini terpaksa menandatangani surat keterangan drop out atas pertimbangan ekonomi orang tuanya.

Pelajar bernasib malang ini adalah Bayu Wahyudi Pratama, siswa kelas 1 MTsN Kandat. Sejak Kamis kemarin, putra semata wayang Ramidi ini sudah tak bersekolah.

Orang tuanya terpaksa menandatangani surat pengunduran diri anaknya karena tak sanggup membayar iuran sebesar Rp 1,650 juta.

Iuran itu terdiri dari pembelian buku LKS semester satu Rp 486 ribu, dan semester Rp 545 ribu dan amal jariyah Rp 600 ribu. Iuran sekolah ini bersifat wajib bagi setiap pelajar sebagai syarat mengikuti ujian kenaikan kelas, pada Senin besok.

Siswa yang tidak mampu melunasi iuran sebelum pelaksanaan ujian, maka sekolah tidak akan memberikan kartu ujian. Artinya mereka terpaksa tinggal kelas. “Kalau tidak bisa bayar tidak dapat kartu ujian dan tidak boleh ikut ujian,” kata Bayu ditemui di rumahnya di Dusun Ringin jejer, Desa Jejer, Kecamatan Ponggok, (12/5).

Di sekolah MTsN Kandat, Bayu tercatat sebagi pelajar kurang mampu yang memegang kartu indonesia pintar (KIP). Namun, pada semester dua ini, bantuan siswa miskin (BSM) yang mestinya dapat ia gunakan untuk meringankan pembayaran biaya iuran tersebut justru tidak dapat dicairkan.

“BSM yang semester satu dulu bisa cair Rp 400 ribu, tapi sudah habis untuk bayar seragam sekolah. Tapi semester dua ini tidak dicairkan. Teman-teman dipanggil untuk pencairan, tapi saya tidak,” kata Bayu.

Keputusan berat terpaksa diambil Ramidi, ayah Bayu untuk menandatangani surat pengunduran diri buah hatinya karena masalah ekonomi. Beban hidup setelah bercerai dengan istrinya dan terusir dari rumah, membuat pria 43 tahun ini hanya menggantungkan hidup dari berjualan pentol keliling. Bahkan, kini mereka hanya bisa tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Kabupaten Blitar.

“Kalau anaknya masih ingin sekolah. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak, karena memang tidak ada dana untuk bayar itu. Ini saja kami masih kontrak rumah satu tahun Rp 1,1 juta. Penghasilan sehari-hari untuk makan,” ucapnya.

Pihak sekolah MTsN Kandat belum bisa memberikan keterangan perihal nasib salah satu siswanya dengan alasan kepala sekolah tidak ada di tempat. Adi, selaku Waka Kurikulum, mengatakan, akan segera melapor kepada kepala sekolah dan dewan guru untuk membahasnya.

Sementara itu, kini Bayu hanya bisa berharap ada kebijaksanakan dari pihak sekolah berupa keringanan biaya atau pembayaran sistem mengangsur agar ia bisa bersekolah lagi dan mengikuti ujian, Senin besok. (nng/tyo)
[12/5 18.59] Tyo: Miris,Kantor Bebas Pungli,Namun Stafnya Tertangkap OTT

Sidoarjo – Salah seorang staf Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (DPPT) Kab Sidoarjo diduga kena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli  Polresta Sidoarjo,(12/5).

Penangkapan itu sontak membuat sejumlah pegawai lainnya ikut ramai dan gemetaran. Aktifitas di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) itu jam pelayanannya tutup lebih awal.

Tim Saber Pungli yang berjumlah lima petugas itu melakukan OTT terhadap salah satu PNS saat berada di stand foto copy samping kantor DPPT.

Oknum staf itu ditangkap saat akan mengadakan dokumen, dan di dalamnya ditemukan uang tunai terselip dalam map yang dibawa oleh staf tersebut.

“Baru saja ada lima orang petugas polisi menangkap satu staf DPPT. Usai penangkapan, satu pegawai itu dibawa masuk ke kantor DPPT dan dilakukan penggeledahan,” kata salah satu saksi di lokasi.

‎Sementara, salah satu staf BPPT membenarkan bahwa hari ini dipulangkan lebih awal. Biasanya, kantor dinas tutup pada pukul 16.00 WIB. Namun, kantor ini langsung tutup sejak pukul 14.30 WIB.

“Iya, pulang lebih awal. Biasanya, kami pulang jam empat,” akunya seraya bergegas pulang.

Saat ditanya alasannya, staf itu tak bersedia menjawab. Hingga berita ini ditulis, belum ada statmen resmi dari pihak BPPT maupun Polresta Sidoarjo. (isa/tyo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here