MASYARAKAT NTT DAN MALUKU ,MINTA KEADILAN JAKARTA ATAS PEMBAGIAN ANGGARAN BERDASARKAN WILAYAH DARAT DITINJAU KEMBALI

0
24

Beritaplatmerah.com-Jakarta-DR.Rahman Sabon Nama pengurus Kadin Indonesia yang juga  selaku tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT)meminta kepada pemerintahan Joko Widodo agar memperhatikan dan mengkoreksi ulang pembangunan NTT dan Maluku. Terkait dengan alokasi anggaran untuk Propinsi NTT dan Maluku berdasarkan wilayah daratan perlu segera ditinjau ulang. S

ebagai Propinsi Kepulauan NTT dan Prop.Kepulauan Maluku  agar pembangunan  kedua propinsi di kawasan Timur Indonesia dapat berkesinambungan dengan saudaranya di kawasan Barat Indonesia yang lebih dulu maju.

Putra kelahiran  Adonara NTT itu, kepada Plat Merah menyampaikan kemarahannya terhadap pemerintah pusat bahwa sangat tidak adil  karena Maluku dan NTT dikenakan aturan berdasarkan alokasi anggaran bersifat ke daratan (pembagian Anggaran dilihat dari jumlah daratan) sementara 80 % sampai  92% wilayah Maluku dan NTT adalah laut.(gugusan kepulauan)

Disamping itu,  pembagian wilayah Provinsi dibatasi 24 (duapuluh empat) Mil dari darat sehingga statusnya jadi terkotak kotak  setelah 24NM dikuasai Pusat, pembangunan kapal ikan saja dibatasi dengan GT kecil, untuk GT besar harus melalui  ijin pemerintah pusat,dan yang terpenting lagi seharusnya sebagai pemasukan daerah yaitu  masalah insentif Sumber Daya Alam di laut, pihak pemprov NTT dan Maluku memperoleh bagian tidak sampai  10%.

Rahman Sabon Nama meminta kepada Menko Kemaritiman Rizal Ramli agar segera ada regulasi kebijakan terkait  untuk  masalah lumbung ikan nasional harus ada perubahan UU perikanan, otonomi daerah, pelayaran dan lainnya sehingga keseimbangan dan kesenjangan pembangunan antara kawasan Barat Indobesia dan kawasan Timur Indonesia dapat lebih ditingkatkan di era pemerintahan presiden Joko Widodo.

Seabagai masukan untuk Menko Rizal Ramli dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan berkaitan dengan peningkatan  pangan dari perikanan perlu aksi nyata yaitu
1). Revisi Undang Undang 45 thn. 2009 tentang perikanan, terutama berkaitan dengan hukuman bagi pelanggar pidana perikanan
2). Kapal kapal patroli Bakamla dan Angkatan Laut  sangat diperlukan untuk menjaga pencurian ikan oleh nelayan asing dan perlu ada sinergitas dalam pengadilan perikanan dari semua pihak terkait,
3). Dalam rangka merealisasikan poros maritim,maka percepatan  konektivitas transportasi laut sangat diperlukan segera.
4).Disarankan agar Presiden Jokowi pencanangan propinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Dengan catatan perlu didukung dengan  fasilitas dan regulasi dan penataan pelabuhan perikanan di kedua propinsi itu untuk mendukung peningkatan penerimaan devisa dari sektor perikanan,” Tungkasnya.

Editor: Agus Nainggolan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here