LEMBAGA INTELIJEN BIN BUKAN LEMBAGA POLITIK , “AMNESTI UNTUK PELAKU KEJAHATAN KRIMINAL DIPERTANYAKAN”.

0
21
IMG-20160104-WA0029
ilustrasi

Beritaplatmerah-com-Jakarta, Pengamat Politik dan ekonomi Rahman Sabon Nama mencermati tindakan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Let.Jen Purn. Sutiyoso secara terbuka menyampaikan pada publik terkait tokoh pelaku kelompok tindak pidana kriminal bersenjata di Aceh sdr. Din Minimi.
Sebelumnya Din Minimi beberapa waktu yang lalu telah bersedia diajak turun gunung dari hutan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dengan syarat akan diberikan Amnesti (pengampunan)oleh Presiden RI.Menurut  saya  BIN sebagai Lembaga intelijen IPOLEKSOSBUDHANKAMRATA dalam setiap operasi seharusnya rahasia dan tidak diketahui umum,hal demikian  terkesan  BIN seperti Lembaga Politik.

Menurut Rahman,Apabila wacana Amnesti  ini dilakukan dikwatirkan akan menyuburkan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Din Minimi, bukan hanya di Aceh tapi di daerah lain Indonesia tidak takut akan melakukan kejahatan bersenjata.

Menurut kami Amnesti untuk anggota GAM sudah selesai dan itu diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan damai berdasarkan MoU Helsinki. Pemberian Amnesti kepada anggota GAM dulunya  dibenarkan oleh aturan Internasioanal dan untuk saat ini, kemunculan kelompok perlawanan mengatasnamakan GAM sudah lewat, apalagi sampai memiliki senjata.”ungkap Rahman

Masa penyerahan senjata juga sudah lewat. “Kesepakatan bersama dulu batas waktu penyerahan senjata adalah 31 Desember 2005 dan itu disepakati dan dijalankan. Menurut info dari sumber yang dipercaya bahwa  ada 1.018 pucuk senjata yang diserahkan dari 840 pucuk senjata yang dijanjikan,”

Dengan demikian jika kini sekelompok orang sampai memiliki dan melakukan tindakan kriminal  bersenjata dengan membunuh penduduk atau melakukan penyerangan bersenjata pada pemerintah adalah kriminal murni dan mereka bukan GAM. Terkait dengan hal tersebut saya menyarankan pada Presiden Joko Widodo dan  pemerintah agar kasus ini segera diserahkan pada polisi untuk diproses secara hukum atas perbuatan pidana dgn meliki senjata, membunuh dan merampok , tidak bisa diberikan Amnesti,”sebelum menjalani  hukuman apalagi kasusnya belum diproses oleh aparat penegak hukum di Aceh.

Bahwa, dulu Amnesti diberikan kepada anggota GAM karena GAM dipandang sebagai Kombatan yang mau berdamai melalui perundingan. Sebagai Kombatan, nilai keberadaan GAM bukan hanya mengganggu pemerintah Aceh, tapi juga sangat menganggu pemerintah pusat sehingga Jakarta merasa perlu mengerahkan pasukan tempur ke Aceh. Dan, ketika langkah perdamaian diambil maka memang sangat wajar diberikan  Amnesti.

Terkait dengan hal tersebut Rekomendasi saran pada pemerintaha adalah :
1). Agar Din Minimi dan kelompoknya tidak perlu diberikan Amnesti atas tindakan kejahatannya sangat mengganggu pemerintah propinsi Aceh dan meresahkan masyarakat Aceh.

2).BIN sebagai lembagai Intelijen Ipoleksosbudhankamrata bukan Combat Intelligence dan juga bukan Intelkam dalam melakukan operasi rahasia dan setelah itu harusnya mengedepankan TNI dan Polri, suatu keanehan mengapa Kepala BIN Sutiyoso tiba-tiba masuk ke sana untuk menjemput Din Minimi? Ada apa? tidak umum seorang Kepala organisasi intelijen negara besar BIN melakukan hal ini dengan mengedepankan diri sendiri, apalagi sampai mengabaikan Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda.

Padahal Polda Aceh sedang mengejar DPO Ini kesalahan fatal intelijen. BIN tidak boleh mengagabaikan sama sekali Polda Aceh dan Kodam ,”jangan sampe menimbulkan kecurigaan nasyarakat bahwa kasus Kerusuhan SARA dengan pembakaran gereja dan pembuhan didalangi oleh BIN , untuk itu sebaiknya Ka BIN harusnya bertindak sebagai TNI profesional bukan  seperti pimpinan  partai politik.”tungkasnya.

Editor:Agus nainggolan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here