KPK-TIPIKOR Majalengka: Polres Tidak Adil dalam OTT 3 Oknum Wartawan

0
48

Berita Plat Merah, Majalengka – Kejadian OTT (operasi tangkap tangan) di Kecamatan Sindang pada 4 januari 2018 lalu terhadap 3 oknum wartawan yang dilakukan oleh Sat Intelkan Polres Majalengka, Jawa Barat diduga tidak berkeadilan.

Menurut keterangan salah satu sumber yang dikutif Media Plat Merah, Ketua DPD KPK-TIPIKOR Majalengka Azis siswanda melalui Sekjen KPK-TIPIKOR majalengka Mulyadi ST ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa apa yang terjadi di kecamatan sindang bukan hanya perihal kasus pemerasan saja tapi juga ada unsur dugaan pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh kedua kepala desa tersebut.

Ia mempertanyakan, kenapa mereka yang ada dalam OTT tersebut semua tidak ditahan baik camat, kanit Reskrim, polsek Pukahaji, Babin Kamtibmas, kedua kepala desa dan 2 orang oknum wartawan? tetapi hanya 3 oknum wartawan saja yang ditahan. Sedangkan yang dibicarakan dugaan penyimpangan dana desa, artinya OTT yang dilakukan Sat Ops II INTELKAM polres Majalengka seharusnya bukan hanya unsur pidana pemerasan tetapi juga unsur dugaan korupsi pada dana desa di desa Indrakila dan desa Sangkanhurip yang menjadi bahan untuk pemberitaan 3 oknum wartawan tersebut, dimana satu bendel data dugaan penyalahgunaan dana desa menjadi salah satu barang bukti oleh Polres Majalengka.

“Usut tuntas kejadian OTT di kecamatan sindang. Kami dari DPD KPK-TIPIKOR kab Majalengka menyatakan sikap bahwa dugaan penyalahgunaan dana desa juga harus diusut oleh kepolisian, bukan hanya perihal pemerasan yang diduga dilakukan oleh 3 oknum wartawan,” ungkap Mulyadi ST.

Seperti diketahui, pada tanggal 5 januari 2018, Polres Majalengka melakukan pers release terkait kasus pemerasan oleh 3 oknum wartawan dimana dalam barang bukti yang disita oleh Polres Majalengka salah satunya terdapat satu bendel data dugaan penyalahgunaan dana desa.

Namun dalam beberapa pemberitaan media online hanya mengulas tentang kasus dugaan pemerasan saja padahal OTT tersebut berdasarkan dugaan penyalahgunaan dana desa yang diancam akan diberitakan oleh 3 oknum wartawan tersebut namun terjadi tawar menawar antara kedua kepala desa dengan 3 oknum wartawan untuk menutup pemberitaan dengan meminta bantuan oplah kepada ke 2 kepala desa sebanyak 2000 eksemplar @Rp 5000.

Sumber mengungkapkan. jika berbicara equality before the law dan menjunjung tinggi supremasi hukum maka pihak-pihak yang ada di kejadian OTT tersebut harusnya semua ditahan dan di-BAP karena pada dasarnya permasalahan yang dibahas ketika itu adalah dugaan penyalah gunaan dana desa yang menyangkut uang negara.

“Patut dipertanyakan, uang siapa dan darimana sejumlah uang dengan nomimal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh kepala desa, apakah uang pribadi atau uang dari dana desa itu sendiri. Diharapkan kepolisian bekerja profesional sesuai dengan tupoksi karena kasus OTT di kecamatan Sindang sudah menjadi perhatian publik di Majalengka,” tandasnya***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here