KPK Akan Periksa Walikota Tasikmalaya Terkait Kasus Proyek PUPR

0
8

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Walikota Tasikmalaya Budi Budiman. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (14/8/2018).

Budi, akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YP (Yaya Purnomo, pejabat nonaktif Kemenkeu),” ujar Febri Diansyah.

Selain walkot Tasik, KPK juga memanggil Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas dan anggota Komisi XI DPR Irgan Chairul Mahfiz.

Febri sebelumnya menjelaskan, KPK terus menggali lebih jauh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemeriksaan para saksi. Ia menjelaskan, pembahasan usulan dana perimbangan pada dasarnya melibatkan proses interaksi antara instansi terkait di pemerintah pusat dan daerah. Hal itulah yang terus di dalami oleh KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan pejabat nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo sebagai tersangka. KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara. Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang.

Ahmad Ghiast diduga menyuap Amin Santono Rp500 Juta untuk dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekira Rp 25 Miliar. Uang Rp500 Juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 Miliar, karena Amin mengupayakan jebolnya proyek tersebut.

Sementara, Yaya Purnomo diduga membantu Santono memuluskan dua proyek di Pemkab Sumedang, yakni proyek pada Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here