KONFLIK SAWIT POLA KKPA TAK BERUJUNG “DI DUGA SYARAT MUATAN KORUPSI

0
8

BERITAPLATMERAH,SAROLANGUN.Keredit Koperasi Primer Anggota ( KKPA ) yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankkan sebagai penjamin avalis kepada koperasi yang berbadan hukum dengan tujuan menghidupkan usaha koperasi yang bermuara kepada kesejahtraan koperasi dan anggota koperasi itu sendiri,seharusnya patut diacung jempol.

Tapi pelaksanaannya dilapangan teori dengan prektek sangat berlawanan arah “hal ini menimbulkan konflik yang tak pernah usai,,antara anggotanya dengan koperasi itu sendiri,seharusnya tidak terjadi”aneh,,

Persoalan ini terjadi pada tubuh Koperasi Tiga Serumpun yang berkantor di Kabupaten Merangin,pada tahun 2000 koperasi ini mendapat pasilitas keredit Koperasi Primer untuk Anggota yang disebut KKPA sebesar Rp 52 m lebih melalui Bank Permata sebagai penjamin atau avalis guna untuk membuka areal perkebunan sawit untuk anggotanya dalam wilayah dua Kabupaten,Merangin 1500 dan Sarolangun 1500 ha,luas keseluruhannya 3000 ha’

Pesaratan untuk mendapatkan keredit tersebut,pemilik lahan harus menyerahkan alas titel hak (sporadik) dan surat penyerahan lahan (SPL) kepada Koperasi guna sebagai persayaratan penjaman.

Setelah dana cair,pada tahun 2002 pihak koperasi membuat surat perjanjian kerjasama yang mengikat dengan PT.KDA untuk membangun kebun,dalam surat perjanjian tersebut dituangkan,jumlah flavon keredit per hektar,lama masa keredit termasuk jumlah bunga uang serta pensertipikatan tanah dan persyaratan sebelum pasca panen pertama,surat perjanjian itu ditanda tangani antara koperasi dan PT.KDA dan diketahui oleh dua Bupati Merangin H.Nalim dan Sarolangun H.Muhammad Madel berikut Kadis Koperasi merangin.

Saat memasuki pasca panen atau umur sawit 48 bulan,terlebih dahulu Koperasi mengajukan permohonan kepada Dinas perkebunan,Bagian ekonomi di Pemda,Pertanahan,pihak perbankkan dan anggota keperasi agar dinilai secara tekhnis guna untuk menentukan kelayakannya dan masuk katagori apa,a,b atau c.

Dari uraian diatas menurut Ketua,Dan/Ofswil Lembaga Intelijen Manunggal (LIM-RI) Provinsi Jambi,Rifaiduri,pembangunan perkebunan sawit pola KKPA jika diikutu perosudur aturan,tidak akan menimbulkan konflik dengan anggotanya sendiri begitu juga Pemerintah terkait harus berpran aktif mengawasinya,ini sudah muncul konflik persoalan baru kelihatan batang hidungnnya,juga saya lihat penanganan dalam penyelesainnya tidak pernah menynggung pokok persoalannya,saya katakan tidak efesien.

Saya beritahu,pembangunan perkebunan sawit pola KKPA dibawah naungan Koperasi Tiga Serumpun seluas 3000 ha” sarat dengan muatan KORUPSI,,hal ini saya duga betentangan dengan Undang-undang,merugikan keuangan Negara,menguntungkan orang lain,

Pertama kebun tersebut tidak boleh dibangun diatas lahan adat kerena bertentangan dengan peruntukannya.sebelum pasca panen pertama terlebih dahulu kebun tersebut harus dinilai secara tekhnis,yang terjadi tidak ada penilaian tekhnis tapi hasilnya langsung dipenen oleh Koperasi,dasar hukum untuk itu tidak ada,kemudian plavon keredit dalam pejanjian sudah mengikat,tapi mengapa membengkak, begitu juga areal yang dibangun tidak diukur ulang oleh BPN kebun yang sudah dibangun,juga lahan milik anggoat koperasi tersebut harus disertipikatkan,dalam hal ini kemana dana untuk penerbitan sertipikat hal ini petut dipertanyakan oleh penegak hukum.jelasnya.( Tim/Red )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here