KEMENTERIAN PANGAN DAN BULOG, HARUS MEMANTAPKAN PENGENDALIAN PANGAN NASIONAL

0
29

 

Beritaplatmerah.com-Jakarta, Rahman Sabon Nama, Pengamat Politik dan Ekonomi dan Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (AP2TPHI) mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok strategis yang harus dipenuhi setiap saat baik di masa normal maupun krisis.

Menghadapi berbagai dinamika dan perubahan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka problema penanganan  pangan sudah saatnya diperlukan lembaga pangan yang akan mengemban tugas Pengendalian Ketahanan Pangan Nasional, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No.18 Thn 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah No.17 thn 2015 tentang  ketahanan pangan dan gizi dengan amanat pelaksanaan produksi, distribusi,perdagangan ,cadangan,pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Rahaman mengatakan, agar tulisan ini penting diketahui  Presiden Joko Widodo, perlunya suatu lembaga pangan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya Nawacita melalui lembaga pengendalian dan ketahanan pangan nasional, sesuai Undang Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

Mengapresiasi satu tahun  pemerintahan Jokowi melalui kebijakan pangan yang dibuat pemerintah , kadang saling bertentangan satu sama lainnya (conflicting policy). Di satu pihak perdagangan komoditi pangan sepenuhnya diserahkan pada pasar terlihat dari rendahnya tarif bea masuk beras, gula, kedelai bahkan untuk komoditi gandum tarif nol persen bea masuk. Di lain pihak seharusnya juga pemerintah melindungi petani produsen dan konsumen dengan kebijakan harga dasar,dan harga murah terjangkau konsumen.

Berkaca dari kebijakan terkait beras dengan Harga Patokan Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Giling (GKG)/Gabah Kering Panen (GKP) dan beras tahun 2015 sangat menyedihkan/ memprihatinkan petani produsen, karna hanya mengejar target penyerapan pembelian untuk memenuhi stok nasional 2,7 juta ton Pemerintah/Bulog memaksa petani menjual hasil panennya dengan harga yang murah seharusnya,harga jual disawah Rp.5.500/Kg oleh Bulog dibandrol dg harga Rp.4.500/Kg.

Kebutuhan beras nasional 50 juta ton/tahun, hampir mencapai 175 % dari beras yang diperdagangkan di pasaran dunia, seharusnya pemerintah Indonesia bisa mengendalikan harga beras dunia dengan  250 juta penduduknya. “Menurut saya walaupun
pemerintah memiliki cadangan dana cukup, belum tentu menjamin ketahanan pangan karena kemungkinan beras tidak tersedia di pasar baik dari segi jumlah maupun ketepatan saat diperlukan.”Tuturnya kepada Platmerah (23/10/2015 .)

Karnea demikian pentingnya pengendalian dan ketahanan pangan sehingga diamanatkan melalui UU dan Peraturan Pemerintah tentang pangan sehingga, pemerintah perlu memelihara cadangan pangan, gizi, produksi, distribusi, perdagangan dan melakukan pencegahan dan penanggulangan pangan untuk rakyat.

Carut marut pengelolaan pangan saat ini,mendesak diperlukan Kementrian Pangan dan Bulog atau Lembaga Badan Pengendalian Pangan Nasional (BP2N) dibawah Presiden diharapkan dapat diwujudkan  apabila reshuffle Kabinet gelombang ke dua Oktober 2015 dilakukan. Pengelolaan Pangan dengan Kebijakan Pemerintah,harus memperhatikan aspek ketersediaan pangan dengan harga yang murah dan terjangkau rakyat, juga kewajiban pemerinta mendorong peningkatan kesejahteraan petani produsen melalui harga dasar yang wajar agar petani bergairah berproduksi.

Kita negara besar dan akan menjadi negara lemah bila sebagian pangan strategis masih bergantung impor, harus disadari bahwa pangan dapat dijadikan senjata untuk menundukan lawan dalam perang modern. Untuk itu sangat urgen peran lembaga pangan nasional di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dapat segera  diwujudkan”tungkasnya.

Editor:agus nainggolan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here