sitoli

Kejari Gunungsitoli Diminta Menetapkan Tersangka Pada Kasus BBI Alasa

Beritaplatmerah.com, Nias, Sumatera Utara, – Dugaan korupsi pada Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Simangani Desa Ombolata Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara tengah dilakukan penyelidikan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Indikasi korupsi dimaksud dikerjakan Dinas Keluatan/Perikanan melalui CV. Bintang Utara, sebagai Direktur Siteli Zalukhu. Bahwa hanya 3 (tiga) unit kolam ikan, 1 (satu) unit genset dan 1 (satu) unit kantor jaga, menelan biaya sebesar Rp. 900 juta lebih dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2014. Sedangkan progres kegiatan dimaksud dinilai asal jadi saja.

Beberapa kejanggalan pekerjaan yakni pasangan parit beton/TPT galian pondasi 15 cm yang seharusnya 60 cm. PHO tertanggal 15 Desember 2014 sementara pemesanan mesin genset tanggal 19 Desember 2014. Artinya sudah di PHO sebelum pengadaan barang. Melanggar Undang-undang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Konsultan perencana CV. Setia consultant dan konsultan pengawas CV. Bahana Engineering consultant.

Taruli Zega Kepala Dinas Keluatan/Perikanan mengakui ianya telah menyetujui pembayaran proyek tersebut berdasarkan hasil PHO dari Yunus Zega sebagai Kepala Bidang dan Arbiter K. Hulu sebagai Pengawas. Sedangkan Konsultan bernama Moko ginto Gulo dan direksi Asokhiwa Zebua dan Sabar Jaya Telaumbanua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia secara pribadi menyesal dengan kinerja anggotanya “karena adiministrasi sudah lengkap, ya terpaksa saya tanda tangani SP2D”, kata Kadis.

Temazisokhi Lase Ketua DPC LSM Bongkar Nias Utara yang melaporkan kasus dimaksud mengatakan kepada platmerah bahwa pihaknya tidak tinggal diam, harus diproses secara hukum yang berlaku di NKRI. Dan berharap kepada Kejari Gunungsitoli tidak bermain-main dalam melakukan tahapan penyelidikan, ujarnya.

Taruli juga diproses di Polres Nias

Selain bangunan fisik BBI diproses di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, pihak Dinas Keluatan/Perikanan juga diproses di Polres Nias terkait kasus penipuan yang dilakukan Siteli Zalukhu Direktur CV. Bintang Utara kepada rekannya dilapangan. Dimana, pengadaan bahan pabrikasi dan bahan material belum dibayarkan kepada masyarakat yang bersangkutan. Kini kasus diproyek BBI Alasa tumpang tindih dipenegak hukum. (yh/pm).