KEBOHONGAN TERKAIT IMPOR BERAS, ” RESHUFFLE KABINET GELOMBANG KEDUA MENDESAK DILAKUKAN”

0
10

Beritaplatmerah.com,JAKARTA– Ketua Umun Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (AP2TPHI) , Rahman Sabon Nama kepada Platmerah mengatakan, bahwa pemerintah tidak akan impor beras tahun ini menurut  running text TV One  (6/11-2015), seharusnya tidak perlu ditutupi, karena dari  (5/11-2025) beras impor asal Vietnam kualitas broken 15 % sebanyak 50.000 MT sudah masuk ke Indonesia dan sebanyak 30.000 MT untuk gudang  Bulog Cikande  Serang sedang dibongkar di pelabuhan Cigading Banten dan 20.000 MT, tgl 8/11-2015 untuk gudang Bulog Kelapa gading akan di bongkar di pelabuhan Tj. Priok Jakarta.

“Terkait  kebohongan publik yang dilakukan  oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan simpang  siurnya masalah produksi beras dan cadangan stok nasional dengan impor satu juta ton beras oleh pemerintah, menurut saya kurang arif  dan akan berdampak negatif pada citra pemerintah, “menurut saya  Presiden Joko Widodo  perlu segera melakukan reshuffle Kabinet Jilid kedua, karena kunci keberhasilan pembangunan adalah kejujuran dan kekompakan antar Kementerian dan Lembaga untuk mewujudkan program Presiden Jokowi dan cita cita kemerdekaan yang termaktub dalam UUD 1945.”Tutur Rahman.

“Tambah Rahman,Sangat ironis dengan harapan presiden Jokowi, karena kinerja Kabinet Kerja dianggap buruk dan menyusahkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang justru di Pilpres 2014 yang lalu menjadi basis dukungan suara kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kala

Rahman, yang Juga  pengurus KADIN Pusat mengatakan ada beberapa Menteri yang dianggap kinerjanya buruk dan perlu dilakukan  evaluasi di jajaran kabinet antara lain:

1) Menteri Pertanian pembagian 30.000 pompa air untuk petani salah sasaran melalui opsus dengan memaksa petani menanam padi di lahan yang kering tidak ada  air di areal 500.000 HA lahan akibat tanam paksa membuat 1,5 juta KK  petani  produsen rugi atau 7,5 juta petani gurem menjadi tambah melarat.
Laporan terkait masalah ketahanan pangan dan swasembada beras ABS (asal bapak senang) kebijakan merugikan petani dan konsumen.

2) Menteri Perdagangan Thomas Lembong lebih buruk dari Menteri Perdagangan sebelumnya.
Kebijakan kontroversial yang merugikan pedagang menengah dan kecil, terkait dengan razia barang import hampir di seluruh Indonesia dengan standar SNI yang merugikan dan meresahkan pedagang kecil dan menengah. Juga terkait bebas  impor ikan dan pangan yg merugikan nelayan,petani , buruh dan industri perikanan dan makanan dalam negeri. Menimbulkan kegaduhan menjadi tontonan publik dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan kebijakannya seperti Direktur perusahaan tidak seperti Menteri  Kabinet lemah koordinasi dan tumpang tindih kebijakan dengan kementerian terkait lainnya.

3) Menteri ESDM terkait kontra karya sektor pertambangan, energi kelistrikan dan kebijakan masalah Migas yang dinilai  merugikan kepentingan negara dan rakyat, masalah Freeport, Blok Masela, harga Migas dan masalah subsidi BBM dan energi listrik.
4) Menteri Kehutanan dan LH kurang kapabel dalam masalah pengelolaan  kehutanan dan lingkungan hidup kebakaran hutan lebih buruk di bawah kepemimpinannya.

5) Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi sering menimbulkan masalah terkait pengangkatan pajabat eselon sesuai UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara. Dan seolah menelikung presiden yang seharusnya dikoordinasikan untuk pengetahuan dan persetujuan presiden.

6) Menteri Sekneg Pratikno yang minim pengalaman sehingga seharusnya tidak perlu terjadi keputusan/surat yang telah diteken Presiden berulang kali ditarik. Seolah fungsi Sekneg sebagai centrum administrasi  sekretariat negara kehilangan rohnya dibawah Menteri Pratikno.

7) Sepertinya Menteri ini punya agenda terselubung, sangat disayangkan lemahnya koordinasi seharusnya perseteruan ini tidak perlu terulang karena akan menimbulkan kepercayaan pasar dan ketidakpercayaan publik dan investor pada pemerintah.

8) Sebagai catatan untuk pemerintah bahwa krisis ekonomi 1998 pemerintah mengimport 5,8 juta ton beras rekor tertinggi import sepanjang sejarah. Apabila tidak diantisipasi dari sekarang dikhawatirkan pemerintah akan kerepotan dan bila dipaksakan mengimport sebanyak itu akan mengalami berbagai kesulitan akibat terbatasnya Devisa.Untuk itu sebaiknya Bulog disatukan dengan lembaga baru Menteri Negara Urusan Pangan.”Ujar Rahman Sabon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here