JPIP Sikapi Polemik dan Masalah Impor Garam untuk Industri

0
7

Beritaplatmerah.com – Beredarnya informasi dan berita-berita yang simpang siur di tengah masyarakat mengenai polemik dan dikotomi garam industri dan garam konsumsi serta permasalahan mengenai kebijaksanaan impor garam terkait terbitnya PP No 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, telah menyebarkan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya di tengah masyarakat dan bahkan di tahun politik ini beberapa oknum menggunakan isu ini sebagai isu seksi untuk kepentingan politik.

“Komoditi garam industri harus dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, supaya dapat mengerti dengan jelas  posisi strategis komoditi garam Industri ini sebagai bahan baku dan bahan penolong  Industri-industri yang menunjang pertumbuhan ekonomi, ekspor untuk menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia,”. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPP Jaringan  Pemerhati  Industri  Dan  Perdagangan (JPIP), Lintong Manurung, melalui press rilis yang diterima redaksi Beritaplatmerah, Sabtu (14/4/2018).

Ketua DPP JPIP, Lintong Manurung

Menurutnya, komoditi garam konsumsi harus dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, supaya dapat mengerti dengan jelas  posisi strategis komoditi garam konsumsi ini  sebagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat petambak garam dan perusahaan garam swasta yang masih membutuhkan perlindungan dan dukungan  Pemerintah dalam produksi, pemasaran dan pengendalian harga.

“Dalam rangka produksi dan Tata Kelola impor garam, baik garam konsumsi maupun garam Industri, Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan yang tepat, efektif dan efisien untuk melindungi dan mengamankan kebutuhan garam nasional. Melalui UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang kemudian disempurnakan dengan PP No 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai bahan baku dan Bahan Penolong Industri,” jalasnya.

Dikatakannya, penerbitkan PP No 9 tahun 2018 tentang Perubahan wewenang lembaga yang ditunjuk untuk memberi rekomendasi import garam berubah, diantaranya impor komoditas pengaraman tetap rekomendasi besarannya oleh Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Pasal 3 ayat 1), khusus import Komoditas pengaraman yang digunakan untuk Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, Rekomendasi wewenang besarannya oleh Kementrian Perindustri ( Pasal 3 ayat 2 ).

Akibatnya dari perubahan tersebut, terjadi beberapa isu-isu yang meresahkan masyarakat terutama para petani param, pelaku usaha garam, Asosiasi terkait dan Industri Penguna Garam, apalagi di tahun politilk  menggunakan isu seksi ini untuk kepentingan politik oleh beberapa oknum, dengan isu-isu sebagai berikut; Terjadinya penyalahgunaan pemakaian garam impor oleh oknum importir garam dengan menjual garam industri impor ke pasar untuk pemakaian garam konsumsi ( Garam Industri impor bisa  digunakan menjadi Garam Konsumsi )  karena adanya perbedaan harga yang besar antara garam produksi petani nasional dan harga  Garam Industr impor. ( Harga Garam Industri impor CIF kurang lebih Rp 500 per Kg sedang Garam Konsumsi produksi petani kira2 Rp 2000 sd 2500 per Kg )

“Terjadinya Kartel importer garam atau penguasaan importir garam hanya diberikan izin kepada beberapa perusahaan saja, sehingga bisa mengatur harga garam, atau yang disebut dengan Mafia Garam. Apabila hal tersebut dilaksanakan seperti hal diatas maka harga garam produksi petani garam dan perusahaan Garam Nasional akan jatuh dan petani garam akan bangkrut,” tegasnya.

“Berbasis kedua hal diatas tersebut maka Kami Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan ( JPIP ) tergugah dan berkewajiban untuk mencari kebenaran dan meluruskan kondisi yang sebenarnya dengan mengutamakan tetap melindungi petani garam, tetapi  juga melindung industri pengguna garam industri yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar  pertumbuhan ekonomi nasional,  menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa dari ekspor,” sambungnya.

Dikatakannya, maksud dan tujuan dari Pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan Tata Kelola impor garam untuk garam konsumsi dan garam industri adalah untuk mengoptimalkan Tata Kelola impor garam secara  effektif dan efisien, Pengamanan dan kelancaran produksi Industri Pengguna Garam Industri, serta pembinaan dan pengembangan potensi dan produksi garam Industri dan garam konsumsi secara terpadu di Indonesia.

“Pengaturan tata kelola garam ini harus dilaksanakan dengan seksama dan jelas, agar produksi petambak garam dan pengusaha garam swasta disatu pihak dan industri pengguna garam industri dipihak lain akan berkembang dan bertumbuh dengan baik secara bersama-sama,” tandasnya.

Berdasarkan data yang didapat dari BPS, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada tahun 2018, posisi pengusaha garam nasional, industri garam dan industri pengguna garam yang dapat memberikan sumbangan untuk perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

  1. Potensi Ladang Garam ( On Farm), dibawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Produksi  = 1,88 Juta ton/tahun

Penyerapan Tenaga Keja = 20.000 Orang

Sumbangan terhadap PDB = Rp 72 M

Luas Lahan 28.000 Ha dengan produktivitas 70 ton/ha

 

  1. Pengolahan Garam ( Off Farm), dibawah pembinaan Kementerian Perindustrian.

Kapasitas Produksi  = 3,9  juta ton

Penyerapan Tenaga Kerja = 13.380 orang

Nilai Tambah /Sumbangan Terhadap PDB= Rp 393 M

Jumlah industri besar sebanyak 19 Perusahaan dan IKM sebanyak 500 perusahaan.

 

  1. Industri Pengguna Garam

Kebutuhan Garam = 3.770.000 ton

Penyerapan Tenaga Kerja = 3.440.000 Orang

Nilai Tambah/Sumbangan terhadap PDB = Rp. 1.197 T

Ekspor = US 19,4 Milyar

Jumlah Industri pengguna garam industri sekitar 2.427 perusahaan.

Gambaran Pertumbuhan kebutuhan, produksi dan Impor garam dari tahun 2013 s/d tahun 2017 adalah sebagai berikut:

 

Tabel 1 Pertumbuhan kebutuhan,produksi dan impor garam

 

Keterangan

Tahun (ribu ton)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kebutuhan 3.228,7 3.270 3.745,6 3.974,1 4.034,1 4.195 4.310,5
Garam Konsumsi 747,0 732 746,4 783,7 783,7 800 800,0
Garam Industri 2.481,7 2.537 2.999,1 3.190 3.250,3 3.395 3510,5
Produksi 1.113,1 2.071,6 1.086,9 1.563,6 1.800 118,1 950
Impor 2.615,2 2.361,0 2.045,9 2.298,1 2.390,0 2.220,0 2.589,6

Catatan : –  Data dari Kementerian Perindustrian, KSO Sucofindo-SI dan BPS

  • Data belum termasuk impor garam konsumsi

Berdasarkan data dan informasi tersebut dapat dilihat bahwa Industri Pengguna Garam sangat strategis dan memiliki posisi yang cukup dominan untuk mendukung pengembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Terganggunya pasokan bahan baku garam akan sangat mengganggu produksi dan ekspor, sehingga dibutuhkan pengamanan dan pengendalian yang cukup ketat agar pasokan bahan baku ini lancar dan tersedia dalam jumlah cukup untuk produksi. Terganggunya pasokan bahan baku garam industri ini dapat mengganggu pertumbuhan perokonomian nasional dan berdampak buruk terhadap iklim usaha untuk menarik investor, bahkan dapat berakibat relokasi Industri pengguna garam yang existing ke luar negeri.

  • Swasembada Garam dan Potensi Garam Nasional

Swasembada garam konsumsi sudah tercapai di dalam negeri, karena berdasarkan table 1 terlihat bahwa realisasi produksi garam nasional sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi bahkan kebutuhan garam untuk beberapa jenis industri pangan dengan kandungan NaCL sebesar 94 % sudah dapat dihasilkan didalam negeri.

Yang menjadi kendala untuk menjamin tersedianya bahan baku industri pengguna garam sehingga garam industri harus di impor adalah:

  • Persyaratan bahan baku garam untuk industri kimia minimal kandungan Nacl nya 97 %.
  • Industri Pangan membutuhkan garam dengan kandungan Ca dan Mg dibawah 600 ppm, karena akan menyebabkan penggumpalan dan mempengaruhi kekeruhan.
  • Harga kompetitif karena hasil produksi harus bersaing di pasar global (ekspor)
  • Jaminan supply yang lancar untuk produksi dan perluasan usaha

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang untuk mencapai swasembada garam  industri dan garam konsumsi, karena tersedianya lahan yang cukup luas, terutama di P Jawa/Madura, Sulawesi, NTB dan NTT. Bahkan NTT merupakan daerah yang sangat cocok menjadi daerah penghasil garam untuk pengembangan karena kadungan garam nya baik (salinitas) dan iklim nya 8 bulan dalam satu tahun dapat berproduksi. Saat ini tercatat potensi lahan yang dapat dibudidayakan untuk menghasilkan garam di Indonesia luasnya 38.665 Ha dengan potensi produksi 4.372.461 ton.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan ( JPIP ) menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

  1. PP No 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri adalah kebijaksanaan yang tepat dari Pemerintah guna menyelesaikan kemelut dan masalah yang timbul dalam masalah pengadaan garam sebagai bahan baku industri. Dan pemberian rekomendasi untuk kebutuhan bahan baku garam industri adalah portfolio Kementerian Perindustrian.
  2. Hasil produksi petani garam harus ditingkatkan mutunya agar memenuhi persyaratan kualitas garam yang dibutuhkan untuk Industri. Dalam jangka panjang produksi garam nasional sudah harus dapat menghasilkan garam industri yang dibutuhkan oleh industri pengguna garam didalam negeri, bahkan dapat menghasilkan garam yang memiliki kemampuan bersaing secara gobal di pasar dunia. Tantangan yang cukup berat dan memerlukan upaya dan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah dan seluruh instansi terkait.
  3. Dari hasil kajian dan pengamatan JPIP, tidak temukan adanya praktek kartel/mafia dalam kegiatan importasi garam. Dari hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) tidak terbukti adanya pihak yang terlibat praktek Kartel/Mafia.
  4. Fungsi pengawasan Tata Kelola garam impor harus ditingkatkan, untuk mencegah adanya penyimpangan/perembesan alokasi peruntukan garam, dengan peningkatan aplikasi teknologi IT/internet yang sudah canggih dan tersedia saat ini ( SII NAS, INATRADE) dengan  mengajak dan melibatkan pihak-pihak yang professional dan kompeten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here