Jero Wacik Hadapi Vonis Hari ini

0
18

Jakarta – Mantan Menteri ESDM Jero Wacik menjalani sidang pembacaan putusan (vonis) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini. Jero sebelumnya dituntut 9 tahun penjara, denda Rp 350 juta dan membayar uang pengganti Rp 18,790 miliar.

Pengacara Jero, Sugiyono mengatakan kliennya sudah siap menghadapi persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Sumpeno pada pukul 13.00 WIB siang nanti.

“Beliau banyak berdoa saja untuk persiapan sidang putusan,” kata Sugiyono, Selasa (9/2/2015).

Jero dalam nota pembelaannya (pleidoi) sebelumnya mengklaim dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan dana operasional menteri, memeras anak buah dan menerima gratifikasi.

“Tuntutan ini bagi saya tidak masuk akal karena sama persis dengan surat dakwaan,” kata Jero dalam pleidoinya, Kamis (28/1).

Bagi Jero, penggunaan DOM yang disediakan dalam APBN merupakan diskresi menteri untuk mencukupi kebutuhan operasional. Selain itu, dia juga menyangkal dirinya melakukan pemerasan dengan cara memaksa anak bah mengumpulkan uang karena DOM di Kementerian ESDM tidak mencukupi.

Menurut Jero, pengumpulan dana rekanan berupa imbal jasa atau kickback sudah dilakukan sejak awal tahun 2010. Padahal Jero baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada 19 Oktober 2011.

“Jadi pengumpulan kickback sudah terjadi sebelum saya menjabat,” tegas dia.

Sedangkan Jaksa pada KPK dalam surat tuntutannya menyebut, Jero sebagai mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dianggap menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan DOM untuk menguntungkan pribadi dan keluarga. Total DOM yang diselewengkan Jero Wacik mencapai Rp 8.408.617.149.

“Terdakwa meminta dana operasional menteri yang bersumber dari APBN untuk diberikan secara langsung kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan uang DOM tersebut untuk keperluan pribadi dan keluarga terdakwa tanpa didukung bukti pertanggungjawaban belanja yang sah untuk memperoleh pembayaran,” ujar Jaksa Mayhardy Indra Putra dalam persidangan, Kamis (21/1).

Menurut Jaksa, pencairan anggaran DOM pada tahun 2008-2011 hanya dilampirkan Surat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani PPK disertai bukti-bukti pertangungjawaban penggunaan uang DOM yang telah diterima bulan sebelumnya.

Setelah menerima DOM secara tunai, Jero menggunakannya untuk keperluan pribadi, upacara adat dan acara keagamaan dan tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja yang lengkap, valid dan sah.

“Oleh karena penggunaan uang DOM untuk keperluan terdakwa dan keluarganya tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung sehingga untuk menutupinya Luh Ayu Rusminingsih (Kabag TU Menteri pada Biro Umum Setjen Kemenbudpar, red) membuat bukti- bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai faktanya. Dalam kurun waktu 2008-2011 terdakwa telah menggunakan uang DOM bertentangan dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, sehingga telah memperkaya terdakwa sejumlah Rp 7.337.528.802 dan untuk keluarga terdakwa sejumlah Rp 1.071.088.347,” tegas Jaksa Yadyn.

Kedua, Jero saat menjabat menteri ESDM, diyakini melakukan pemerasan dengan cara memaksa anak buahnya yakni kepala biro dan kepala pusat untuk melakukan pengumpulan duit karena DOM yang diterima di Kementerian ESDM dianggap Jero tidak mencukupi.

“Terdakwa memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri ESDM dengan memerintahkan Waryono Karno selaku Sekjen ESDM untuk mengusahakan kenaikan DOM agar sama dengan anggaran DOM di Kemenbudpar adalah upaya terdakwa untuk memperoleh tambahan uang. Padahal terdakwa mengetahui anggaran DOM pada Kementerian ESDM telah dianggarkan dalam APBN Rp 120 juta/ bulan. Dalam hal ini terdakwa secara sadar mempunyai niat untuk meminta tambahan uang sehingga terdakwa memperoleh keuntungan yang seakan-akan bersumber dari anggaran DOM dari Kementerian ESDM,” papar Jaksa.

Atas permintaan uang tambahan ini, para kepala biro/kepala pusat kemudian mengumpulkan duit dengan total Rp 10,38 miliar yang berasal dari imbal jasa (kickback) rekanan pengadaan kemudian digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Jero.

“Masing-masing Kepala Biro dan Kepala Pusat mengumpulkan dana yang berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperoleh antara lain dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif atas kegiatan pengadaan dan melakukan pemotongan atas pencairan dana yang diajukan rekanan yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Setjen Kementerian ESDM yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi permintaan uang dari terdakwa,” ujar Jaksa.

Sedangkan tindak pidana ketiga yang dilakukan Jero Wacik adalah menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai menteri ESDM. Gratifikasi diterima dari Herman Afif Kusumo yang saat itu menjabat selaku Komisaris Utama pada grup perusahaan PT Trinergy Mandiri International– dalam bentuk pembayaran biaya pesta ulang tahun Jero tanggal 24 April 2012 di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jaksel sejumlah Rp 349.065.174.

“Terdakwa mengetahui atau patut menduga pemberian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedudukan terdakwa sebagai Menteri ESDM,” ujar Jaksa Yadyn.

Sedangkan uang pengganti dibebankan sebagai pidana tambahan karena perbuatan Jero terkait penggunaan DOM yang tidak sesuai dan mengumpulkan uang imbal jasa (kickback) rekanan dianggap Jaksa KPK telah merugikan keuangan negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here