Inikah Serangan Balik Vietnam atas Penenggelaman Kapal oleh Menteri Susi?

0
20

Berita Plat Merah – Awal 2018 kabar buruk melanda industri otomotif dalam negeri, terkait masalah ekspor ke Vietnam, salah satu pasar potensial di ASEAN. Mereka menelurkan regulasi baru yang dianggap menghambat pengiriman produk.

Apakah ini serangan balik atas aksi penenggelaman kapal ikan ilegal yang didominasi Vietnam?

Namun yang jelas serangan balik Vietnam, membuat empat merek utama dalam negeri seperti Toyota, Suzuki, Daihatsu, dan Hino  menjerit.

Dalam dalam surat kiriman Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gakinndo) ke Menteri Perdagangan yang diperoleh KompasOtomotif,  keempat produsen ini telah menghentikan rencana produksi sejumlah 9.337 unit (Desember 2017-Maret 2018) untuk tujuan ekspor ke Vietnam.

Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur  PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) saat dihubungi tak mau  berkomentar terkait masalah tersebut. Dirinya menganggap kalau isu ini cukup sensitif.

“Jadi lebih baik ke pemerintah melaui Kementerian Perdagangan misalnya, kurang tepat jika Toyota yang berkomentar. Teralu sensitif,” ujar Warih, Jumat (26/13/2018).

Produsen terbesar di Indonesia ini mengekspor produk Fortuner ke wilayah Vietnam, di mana pada 2017 lalu total mencapai 12.222 unit. Jika dirata-rata ada sekitar 1.000-an unit per bulan dikirimkan ke sana.

Sedangkan Donny Ismi Saputra, Marketing Director 4W PT SIS menuturkan, kalau kondisi ini sangat menyusahkan ekspor mobil dari dalam negeri ke sana. Harapannya akan ada win-win solution, untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebagai sesama negara ASEAN.

“Kemudian bagaimana bisa achieve itu, karena ini sudah goverment regulation, ke depannya government to government yang akan negoisasi. Saya yakin akan ada titik temunya, cuma masalah komunikasi saja,” tutur.

Vietnam juga menjadi pasar Suzuki, di mana setiap bulannya merek Jepang ini mengirimkan 150-200 unit Ertiga dan APV ke sana. Donny berharap masalah akan selesai, karena market di Vietnam tampak cukup menjanjikan.

Melalui surat bernomor 02/PG/XII/2017 yang disampaikan ke Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartasto Lukita, tertanggal 06 Desember 2017 yang diperoleh Kompas.com, Gaikindo menyebut kalau ekspor kendaraan mengalami hambatan, karena terbitnya Peraturan Pemerintah Vietnam No. 116/2017IND-CP tanggal 17 Oktober 2017, tentang persyaratan produksi dan impor kendaraan bermotor, yang efektif berlaku mulai tanggal 01 Januari 2018.

Johannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo mengatakan, upaya untuk menyelesaikan masalah ini terus dilakukan. Selain ke Kemendag, dirinya menyebut Gaikindo sudah berkonsultasi juga dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan mendapat dukungan.

Pihaknya bersama dengan Kemenhub dan Kemendag kemudian bakal mengutus delegasi ke Vietnam pada Februari 2018.

“Kami akan mengutus delegasi untuk kedua kalinya, di mana yang pertama dilakukan pada Desember 2017 lalu. Bersama dengan Kemendag dan Kemenhub, kami akan meng-counter isu ke sana, agar Vietnam tidak memblok ekspor ke sana,” ujar Nango, Jumat (26/1/2018).(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here