HASAN NAJMI “KEGIATAN PROGRAM REDIS DAN PRONA MEMICU KEMISKINAN MASYARAKAT,,

0
25

“KEMENTRIAN TERKAIT DIMINTA SEGERA TINJAU KEMBALI PENERAPAN PERATURAN INI,,

BERITAPLATMERAH.COM.Sarolangun-Jambi.Kalau kita lihat program Prona dan Redistribusi yang dilahirkan oleh BPN RI,tujuannya sangat baik terutama mencegah terjadinya sengketa agraria kedua melindungi hak secara patut dan punya nilai ekonomis,dengan sasaran peruntukan program ini untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin  maka semua biaya yang timbul dalam program ini ditanggulangi oleh Negara,masyarakat tidak dibebankan biaya,ini petunjuk dari BPN Sarolangun.

Kendatipun petunjuk telah disosialisai oleh petugas dari BPN terhadap masyarakat penerima program ini,alhasil saat dimulainya perjalanan program ini di Desa-desa yang mendapankannya,bagi perangkat Desa membentuk tim untuk menanganinya,terbentuknya tim tersebut, lahir kesepakatan untuk memungut biaya terhadap para peserta yang ikut prona dan redistribusi dengan alasan biaya penerbitan sporadik biaya administrasi serta ongkos pengurusan terbitnya Prona dan Redistribusi di Kantor BPN.

Dalema pungutan  ini terjadi di Desa Tanjung Kecamatan bathin VIII Sarolangun,salah seorang korban bernama Hasan Najmi 45 tahun pekerjaan tani,menurut penjelasan Hasan (28/1) pada tahun 2015 kemaren saya mendapat program Redistribusi pensertipikatan tanah perkebunan luas 2,2 hektar dari BPN Sarolangun melalui Desa Tanjung sebelum pengukuran saya diminta uang sejumlah Rp 2.000.000 oleh salah seorang anggota tim bernama Rohan alasannya untuk biaya pengeluaran sertipikat, atas permintaannya dengan rasa berat hati saya cari pinjaman terus saya bayar dua kali cicilan,jelas Hasan.

Lanjut Hasan pungutan ini bukan saya saja yang terkena pungutan termasuk masyarakat yang bernama Hendra Wasih dia dipungut Rp 2.500.000 sambil memberi surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan serta bermeterai kepada Platmerah,untuk Desa Tanjung mendapat jatah Redistribusi tahun 2015 kemaren pertama 50 posil kemudian ditambah lagi, saya dapat informasi semua yang masuk perogram redistribusi tersebut semua dimintai uang oleh tim “jelas Hasan.

Setelah saya sadari bahwa apa yang dilakukan oleh tim tersebut adalah berbentuk pungutan liar,, ini mimicu kemiskinan masyarakata ,harapan saya kepada alat penegak hukum,segera proses secara hukum terhadap anggota tim yang memungut biaya tersebutt dan saya harapkan kepada Menteri terkait turut menangani masalah ini atau tinjau kembali peraturan yang telah dikeluarkan untuk program ini,imbuhnya.

Dari hasil yang disampaikan oleh Hasan kepada Platmerah berikut surat pernyataan, Palatmerah langsung mengkonfirmasikan kepada staf BPN sarolangun bernama Didit tentang penerapan Program Redistribusi tahun 2015 via Hp apakah ada ketentuan atau payung hukum tentang adanya pungutan terhadap penerima program Redistribusi,jawab Didit bagi BPN dalam melaksanakan program itu tidak ada pungutan dan Kakan telah mengintruksikan kepada semua staf di jajaran BPN Sarolangun bahwa Sataf tidak dibenarkan  melakukan pungutan baik berbentuk uang maupun barang,sebab menurut Didit itu biaya sedah ditanggung oleh Negara.(Rifaiduri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here