EKSKLUSIF: BPK Temukan Penyimpangan Bansos Gubernur Gatot

0
29

BERITAPLATMERAH.COM-JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah penyimpangan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada anggaran 2011-2012. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat BPK Kantor Perwakilan Sumatera Utara Iskandar Setiawan menyatakan hasil audit menunjukkan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan tidak sesuai dengan proposal. Bahkan beberapa lainnya ditengarai fiktif lantaran tak semua penggunaan hibah berstatus tuntas.

“Terdapat penerima dana hibah dan bansos yang belum menyampaikan pertanggungjawaban,” kata Iskandar kepada Tempo, Jumat lalu.

Penyimpangan dalam anggaran bansos Sumatera Utara disinyalir melatarbelakangi kasus suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kasus yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menyeret pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis sebagai tersangka.

Kaligis adalah kuasa hukum Ahmad Fuad Lubis, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang menggugat pemanggilan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi dana bansos. Dua hari sebelum kasus suap terungkap pada Kamis tiga pekan lalu, majelis hakim PTUN Medan mengabulkan sebagian gugatan Fuad.

Nah, kini kasus suap itu juga disinyalir melibatkan Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara yang juga bos Ahmad Fuad Lubis. Meski baru berstatus saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencegahnya bepergian ke luar negeri sejak Senin dua pekan lalu.

Merujuk pada audit BPK pada 2012, sebanyak 1.631 proposal dana bansos tak melalui pembahasan oleh biro terkait. Besaran dan pengalokasiannya disinyalir juga banyak ditentukan oleh Gatot, yang sebelumnya wakil gubernur berpasangan dengan Gubernur Syamsul Arifin sejak 2008. Gatot naik menjadi pelaksana tugas gubernur sejak 2011 lantaran Syamsul menjadi tersangka kasus korupsi anggaran di Kabupaten Langkat. Dua tahun lalu, dia menang lagi dalam pemilihan gubernur. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Hamdani Harahap mengatakan, selama pemerintahan Gatot, dana hibah melonjak signifikan. Pada 2010, misalnya, dananya hanya sebesar Rp 361 miliar. Namun pada 2011 menjadi Rp 459 miliar, kemudian Rp 2 triliun pada anggaran tahun berikutnya.

Hamdani mencontohkan salah satu penyimpangan yang juga ditemukan oleh BPK. Sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 17 miliar, menurut dia, dialihkan ke pos anggaran dana bansos dan Bantuan Daerah Bawahan di 33 kabupaten dan kota. “Padahal dana BOS itu dari anggaran negara,” ujar Hamdani. “Ini tidak sesuai peruntukan.
Kepala Subdirektorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Sarjono Turin mengatakan penyidik masih menelusuri dugaan korupsi dana bansos tersebut. Dia membenarkan bahwa dua persoalan utama dalam penyelidikan Kejaksaan ialah penggunaan dana BOS dan Bantuan Daerah Bawahan. “Penyelidikan sejak Mei 2015 atas laporan masyarakat,” tutur Turin.

Gatot, yang seolah menghilang sejak kasus suap hakim PTUN Medan terungkap KPK, belum bisa dimintai konfirmasi. Adapun Razman Arief Nasution, kuasa hukum Gatot, enggan berkomentar ihwal dugaan korupsi yang diduga melibatkan kliennya. Dia mengaku hanya ditunjuk politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sebagai kuasa hukum untuk kasus penyuapan hakim. “Janganlah bahas korupsinya dulu,” ucapnya.

LINDA TRIANITA(TEMPO.CO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here