Duduki Urutan Kedua Nasional, Daya Saing Jabar Melonjak Naik

0
2

BANDUNG – Daya Saing Provinsi Jawa Barat kini menduduki posisi nomor dua nasional. Posisi ini melonjak dari rangking lima pada 2013 lalu. Peningkatan itu seiring dengan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017. Peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat ini terlihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223.000 izin dari sebelumnya 39.029 izin.

“Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik di Jawa Barat terus meningkat sehingga posisi Jabar kini jadi nomor dua nasional untuk Indikator Daya Saing. Pendapatan asli daerah pun melonjak dari 12,4 trilyun rupiah pada Tahun 2013 menjadi 18,3 trilyun rupiah lebih pada 2017,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018 dalam Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (19/3/2017).

Pencapaian kinerja LKPJ-AMJ ini, merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak Tahun Anggaran 2013 hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan PAD ini diiringi pula dengan peningkatan APBD Provinsi Jabar. Pada 2013 APBD Jabar sebesar Rp 17,38 Trilyun dan pada penghujung pelaksanaan RPJMD yaitu 2017, meningkat menjadi Rp 32,19 Trilyun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun 2013 sebesar 18,40 Trilyun Rupiah dan pada Tahun 2017 meningkat secara signifikan yaitu sebesar 32,56 Trilyun Rupiah lebih.

“APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya tersebut, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat. Ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang urusan,” ujar Ahmad Heryawan.

Beberapa indikator yang ditunjukkan Aher adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19 persen. Kemudian Laju inflasi dapat dikendalikan  sebesar 3.63 persen atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen. Demikian juga dengan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp 27,96 juta atau meningkat sebesar 19,43 juta rupiah dibanding Tahun 2013 sebesar Rp 8,53 juta. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga bruto  (ADHB) mencapai RP 37.18 juta rupiah pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp 13,58 juta dibanding Tahun 2013 yang mencapai Rp 23,60 juta .

Di bidang pendidikan, juga terjadi peningkatan. Bila 2013 indek pendidikan sebesar 58,08 poin maka 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan Angka Harapan Lama Sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada Tahun 2013/2014 menjadi 81,25 persen pada Tahun 2017/2018.

“Itulah keberhasilan Bidang Pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD,” kata Aher.

Pada kurun waktu RPJMD Tahun 2013-2018 telah direalisasikan Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak 1.712.498 siswa setiap tahun; Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA Negeri, Swasta dan pesantren sebanyak 12.243. Jumlah ini telah melampaui target janji Gubernur sebanyak 10.000 unit.

Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, telah dibangun sebanyak 866 RKB bagi Perguruan Tinggi Swasta; direalisasikan Beasiswa sebanyak 4.640 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi; pemberian beasiswa kepada keluarga atlet, guru dan mahasiswa berperestasi sebanyak 484 Orang dengan keseluruhan biaya beasiswa sebesar Rp 61,49 trilyun.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan, dialokasikan pembiayaan sebesar 10 persen dari APBD. Dengan penganggaran itu, banyak hal telah dicapai diantaranya jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai  298  puskesmas, rumah  sakit  yang  sudah terakreditasi mencapai 87 unit. Rumah sakit  yang  mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar mencapai  88  RS sementara penduduk  dengan  jaminan kesehatan mencapai 71,62 persen.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, Heryawan menjelaskan, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 63,01 persen pada 2013 menjadi 63.34 pada 2017. Laju Pertumbuhan Ekspor pun meningkat dari 5,5 persen pada 2013 menjadi 13,42 persen pada 2017. Sedangkan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) meningkat dari Rp 93,5 trilyun menjadi RP 162,7 trilyun. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat dari Rp 26,2 trilyun menjadi  Rp 94,05 trilyun pada Tahun 2017.

“Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi PMA-PMDN di Jawa Barat berdasarkan selama kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 74%, dengan rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 14,9% setiap tahunnya,” urai gubernur.

Tidak hanya itu, selama kurun 2013-2017, pemprov Jabar telah berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru. Jumlah ini melampaui janji gubernur untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru di Jabar.  Daya beli Masyarakat pun meningkat dari Rp 6,41 juta menjadi Rp 10 juta lebih pada Tahun 2017 seiring dengan terciptanya  2.002.017 lapangan kerja. Ini melampaui janji gubernur yang akan menciptakan 2.000.000 lapangan kerja. Dengan penciptaan 2 juta lebih lapangan kerja ini, tingkat pengangguran terbuka pun turun dari  9,22 persen pada 2013 menjadi 8.22 persen pada 2017. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61 persen pada 2013 menjadi 7.83 persen pada Tahun 2017.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here