Buat Apa Revisi UU KPK ?!!

0
34

Jakarta – Revisi UU KPK tidak perlu. Karena itu, apabila tetap dilakukan malahan mencurigakan. Jangan-jangan ada yang merasa terusik dengan KPK, kemudian direvisi agar bisa aman.

“Secara esensi UU KPK itu tidak perlu diperbaiki. Karena tidak ada urgensinya. Kalau mau bikin atau revisi UU kan harus ada politik legislatif yang jelas,” terang peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, Kamis (11/2/2016).

Menurut dia, dari revisi UU KPK terlihat jelas bahwa semangat yang dibangun dalam politik legislasi ini adalah rasa “terusik” sebagian politisi.

“Pertama, secara konstitusional UU KPK tidak ada masalah. Minimal sudah ada 18 judicial review UU KPK, dan MK kemudian tidak pernah melihat masalah konstitusional yang mendasar yang membuat UU KPK harus direvisi,” tegas dia.

“Kedua, secara kelembagaan KPK efektif. Lihat saja laporan-laporan tahunannya dan bandingkan dengan laporan-laporan lembaga penegak hukum lain. Ketiga, kalau revisi dilakukan sekarang dan sekadar karena “ketidaksukaan” maka akan ada kerancuan dalam sistem peradilan pidana kita,” tutup dia.

Revisi UU KPK, bila melihat poin-poin yang akan direvisi sama saja dengan niatan melemahkan kewenangan KPK. Seperti bisa dilihat dari pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan ini bahkan ditasbihkan akan memiliki kewenangan lebih besar dari pimpinan KPK. Dewan pengawas ini dalam revisi UU KPK yang dibahas di DPR memiliki kewenangan besar. Mulai dari memberikan izin penyadapan, izin penyitaan, memberikan izin penghentian penyidikan, sampai mengadili pelanggaran etik pimpinan KPK.

Bila Dewan Pengawas KPK begitu krusial perannya, untuk apa memilih pimpinan KPK? Dengan adanya Dewan Pengawas, seolah-olah pimpinan KPK tak lebih hanya sebatas prajurit saja yang melaksanakan komando Dewan Pengawas. Atau bahkan Dewan Pengawas ini berpotensi menimbulkan polemik dualisme di KPK. Pada akhirnya KPK akan terseret pada konflik internal.

Kemudian soal penyelidik dan penyidik. KPK sama sekali tak memiliki kewenangan mengangkat penyelidik dan penyidik. Di revisi UU KPK itu, tegas disebutkan bahwa penyelidik dan penyidik harus dari kepolisian atau PPNS. Sedang penuntut harus dari Kejaksaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here