Begini Cara Jokowi Lindungi Kepala Daerah Agar Tidak Terkena OTT KPK

0
8

Presiden Joko Widodo merancang sistem untuk kepala daerah agar terhindar dari jerat hukum kasus korupsi. Sistem itu terdiri dari sejumlah sistem berbasis elektronik.

“Sistem itu di antaranya, e-planning, e-budgeting, dan e-procurement,” kata Jokowi seperti dikutip dari Antara, Minggu 18 Maret 2018.

Jokowi yakin, penggunaan sistem ini akan mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ada banyak kepala daerah yang tertangkap OTT.

Jokowi menegaskan, upaya pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan secara serius. Sistem pelayanan publik dan pemerintahan harus dibenahi.

Selain mengembangkan e-governance, Jokowi juga meminta daerah mengatur kembali aturan di dunia usaha. Jokowi menambahkan, setiap aturan ibarat pisau bermata dua karena berpotensi menjadi objek korupsi.

Oleh karena itu, Jokowi menyiapkan aturan terkait penerapan e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi untuk memperkecil ruang korupsi bagi pejabat negara.

Dalam merancang sistem, sejatinya Jokowi tak pernah ingin para pembantunya di daerah dijebloskan ke penjara lantaran kasus rasuah atau sejenisnya. Namun, dalam banyak kesempatan ia selalu mengatakan tidak bisa melarang atau berkata “jangan” kepada KPK untuk menangkap terduga korupsi.

Tercatat sebanyak 33 kepala daerah telah berhasil ditangkap KPK di era Jokowi. Sedikitnya KPK telah berhasil menyelamatkan miliaran rupiah milik negara dari berbagai kasus yang melibatkan para kepala daerah korup tersebut.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here