ATASI CARUT MARUT KETERSEDIAAN PANGAN NASIONAL “KEMENTRIAN PANGAN “DAN KUD PERLU DIHIDUPKAN LAGI

0
42

Beritaplatmerah.com-,Jakarta, Pembenahan Kelembagaan Pangan Nasional  mendesak diperlukan untuk mengatasi carut marut penanangan  pemenuhan  ketersediaan pangan nasional yang adil dan merata. Peningkatan kemampuan dalam membuat perencanaan jangka menengah dan panjang,perbaikan  sistem monitoring stock yang baik,memastikan stok yang ada di tangan masayarakat dan swasta.

Berkaca dari kelemahan pemerintah kurangnya koordinasi lembaga pangan terkait baik  pusat dan daerah, berdampak pada kelangkaan pangan  dan stok yang merugikan  pemerintah ,petani  produsen, nelayan, pedagang dan konsumen rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Rahman Sabon Nama ,Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (AP2THPI) berharap agar Presiden Joko Widodo ada keputusan politik pemerintah terkait keberadaan lembaga pangan. Diperlukan agar dapat  melakukan tugas khusus di bidang pangan secara umum dan khusus melalui intervensi dalam rangka ketahanan pangan dan gizi, peningkatan pendapatan petani,nelayan, menjamin peningkatan produksi dan kecukupan pangan bagi 250 juta penduduk Indonesia.

“Kepada Platmerah,”Sabon Nama menjelaskan bahwa, pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dan UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan, menurutnya UU inilah yang memberi amanat pada penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Undang-undang ini bertujuan agar ada kebijakan yang dapat menunjang peningkatan kemampuan produksi pangan secara mandiri melalui swasembada pangan, maka aspek penting yang perlu dilakukan adalah, pembenahan kelembagaan pangan nasional dan desa dengan menghidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD)  segera dilakukan Presiden Joko Widodo dengan pertimbangan aspek lingkungan tugas dan sasaran yang dicapai, maka perlu dilakukan adalah :

1) Membentuk Kementerian Pangan dan Bulog atau Lembaga Staf Khusus Presiden Bidang Pengendalian Pangan Nasional (BP2N), lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah Presiden dengan tugas memperlancar tugas presiden melakukan koordinasi, pengkajian dan perumusan kebijakan dalam aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan untuk mewujudkan nawacita dalam rangka kemandirian dan swasembada pangan.

2) Kelembagaan di tingkat petani, Koperasi Unit Desa (KUD) perlu dihidupkan kembali karena KUD, pemerintah dan Gapoktan harus berada dalam jalur yang selaras untuk mencapai sasaran akhir kebijakan pangan dapat terwujudkan secara seimbang, merata dan adil.

3) Peran KUD penting digerakan kembali, keberhasilan dimasa Orba KUD  memegang otoritas sentral dalam pengadaan dan penjualan gabah/beras,yang dapat melayani pembelian hasil panen petani dan memasarkan gabah/beras petani dengan harga lebih tinggi dari Non KUD dan KUD menjual kembali gabah/beras  ke Sub Dolog di daerah. Dengan demikian tidak perlu terjadi prokontra impor beras dan  kesulitan pemerintah/Bulog dalam penyerapan pembelian gabah dan beras dari petani untuk memenuhi cadangan stok nasional/buffer stock dapat terwujud.

4) Lembaga  yang memiliki efektifitas dalam memecahkan masalah ketahanan pangan, lembaga pangan nasional dan  Gapoktan dan KUD harus saling mendukung, peran KUD menjamin pemasaran petani dan memperkuat kedudukan petani dan ketahanan pangan nasional.

5) Petani lebih mudah memperoleh Kredit Usaha Tani dari BRI, melalui KUD, untuk  penyediaan sarana produksi,alsintan dan kebutuhan pokok petani lainnya.
Untuk mendukung usulan ini diperlukan komitmen pemerintah melalui  keputusan politik Presiden  terhadap keberadaan Lembaga Pangan dalam naskah politik melalui Perpres. “ujar Rahman.

DR Rahman sabon
DR Rahman sabon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here