APBD 2014 Nias Utara Cacat Hukum

0
22

Beritaplatmerah.com – Nias – Sumatera Utara – Beraninya Pemerintah Nias Utara mengelola keuangan daerah sebesar Rp. 446 miliar lebih terealisasi dari Anggaran sebesar Rp. 500 miliar lebih APBD 2014, tanpa memenuhi porsedur peraturan perundang-undangan, cacat hukum dari segi administrasi. Dimana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Nias Utara belum disahkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Kesalahan yang dilakukan Pemkab Nias Utara berdasar PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dimana, setelah adanya persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD (28/10/2013), seharusnnya hasil itu, dikirim ke pihak gubernur untuk dievaluasi untuk mendapatkan persetujuan. Namun, tanpa diketahui oleh Pemerintah Provinsi, SOTK dapat diberlakukan.
Edward Zega Bupati Nias Utara mengklarifikasi hal itu pada saat temu pers yang dilaksanakan di Gereja Lotu, Km. 42, Kamis (4/6/2015) mengatakan bahwa pihak Pemerintah Provinsilah yang tidak mengindahkan hasil persetujuan DPRD dan Pemerintah Daerah Nias Utara. Maka dicarilah solusi lain kepada Menteri dalam negeri.
Hasil Evaluasi Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dan sampai dengan saat ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga peraturan daerah dimaksud dapat diberlakukan. “Berdasar surat Mendagri, Pemerintah Daerah diberlakukan Perda SOTK. Jadi tidak ada pelanggaran dan tidak ada korupsi,”ujarnya.
Lanjutnya, “kalau ada yang mengatakan korupsi mereka-mereka yang tidak tau dan bapak-bapak sendirilah, kata Edward.
Pada temu pers itu, dipandu oleh Humas yang dihadiri oleh Bupati dan Sekda Nias Utara, para SKPD, sebagian Para Camat dan para Wartawan. (yh/pm).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here