Anies Akan Buat DKI Jadi Contoh Pemerintahan yang Bebas Korupsi

0
2

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dijadikan contoh sebagai pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik korupsi.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Launching Program ‘Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Komitmen Pengendalian Penolakan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’ di Balai Kota, Jakarta, Selasa (15/5).

“Karena ini adalah ibukota, tempat semua mata tertuju ke kita dan di mana praktik-praktik terbaik bisa dilakukan,” kata Anies.

Anies menyampaikan Pemprov DKI Jakarta siap menjadi partner dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mencegah praktik-praktik korupsi.

Meski begitu, Anies mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang saling terkait.

“Jadi tanggung jawab kami adalah bisa secara jernih menjalankan tugas di pemerintahan tanpa terjebak dalam berbagai kepentingan yang ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Bambang Widjojanto mengatakan dengan adanya rencana aksi pemberantasan korupsi dan penolakan gratifikasi, akan menjadi penghubung antara KPK RI dengan para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebab, kata Bambang KPK Ibu Kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Sehingga selama ini jika ada laporan maka pihaknya hanya melakukan krocek dengan SKPD, kemudian dikaji lebih lanjut untuk nantinya memberikan saran kepada Gubernur.

“Tapi kami komunikasi juga ke KPK RI soal penindakannya, jadi ada komunikasi yg kami bangun bersama-sama dengan KPK RI langsung,” tuturnya.

Di sisi lain, Bambang menyampaikan saat ini pihaknya tengah merancang sebuah program pencegahan korupsi di BUMD dengan menggandeng Badan Pengawas BUMD. Menurut Bambang hal itu dilakukan karena selama ini pengawasan terhadap BUMD hanya dilakukan oleh pengawas internal dan juga komisaris. “Dan ini tidak fair,” kata Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan rencana aksi pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di semua provinsi dari Aceh hingga Papua. Tujuannya, kata Saut untuk membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas semua aparaturnya.

“Jangan lupa korupsi itu detail, jadi sebagai contoh, aset ini menjadi persoalan besar di bangsa kita,” ujarnya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here