DPRD Kota Tasikmalaya Kecolongan, Anggaran Perjalanan Dinas Dipertanyakan

0
9

TASIKMALAYA – Besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar Rp 36,5 miliar yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dinilai sebagai tragedi bagi kota berjuluk Kota Resik ini.

Pemerhati Sosial dan Pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mengungkapkan dirinya bukan mempersoalkan besaran anggaran yang akan dikeluarkan, tetapi lebih mempertanyakan bagaimana cara pandang dan berpikir pemangku kebijakan dalam merumuskan anggaran tersebut.

”Silahkan saja kalau pun harus pergi ke luar negeri, namun perlu jadi catatan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap masyakat miskin,” ungkapnya, dikutif radartasikmalaya.

Sebab, kata Asep, anggaran yang dialokasi Pemkot bagi kebutuhan masyarakat miskin sangat timpang yakni sebesar Rp 2, 5 miliar. “Hal menggambarkan bahwa arah kebijakan anggaran pemerintah masih elitis, yang jadi pertanyaan bisa tidak mengurangi jatah perjalanan dinas tersebut?,” tanyanya.

Soal DPRD yang merasa kecolongan pun, kata Asep, merupakan sebuah hal naif. Mengingat jumlah angka yang dialokasikan sangat fantastis. Padahal mereka seharusnya bisa terdepan dalam mengkritisi ketika Pemkot bermain dengan anggaran. “Mereka itu kan wakil rakyat dan harus hadir untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.

Tokoh masyarakat Tasikmalaya Asep Suherlan mengaku heran atas kecolongan DPRD yang mengaku tidak sadar sudah menyetujui penggunaan APBD 2018 sebesar Rp 36,5 miliar untuk kebutuhan perjalanan dinas. “Padahal angka tersebut sangat menonjol sehingga aneh jika sampai luput dari perhatian. Dewan itu kan banyak, aneh kalau semuanya kecolongan,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (7/2).

Jika memang benar kecolongan, kata dia, ini menjadi aib tersendiri bagi kinerja wakil rakyat di gedung DPRD. Dirinya meminta hal ini tidak lagi terulang supaya penganggaran lebih ideal. “Harus lebih detail lagi, jangan sampai kecolongan lagi dan lagi. Yang rutin setiap tahun terjadi,” tuturnya.

Dikatakan Asep, SKPD yang melakukan perjalanan dinas pun harus bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas uang yang digunakannya. Hasilnya harus sebanding dengan dana yang sudah digunakan. “Ya harus bisa bertanggungjawab, supaya masyarakat tidak dirugikan. Output dari kunker itu nantinya apa, dan seperti apa,?” tuturnya.

Jika dari perjalanan dinas yang dilakukan tidak memberikan hasil yang signifikan, hal ini dipastikan akan menjadi presedan buruk bagi Pemkot. “Kalau hasilnya tidak jelas, akan dianggap perjalanan dinas itu hanya sekadar jalan-jalanya para pejabat. Yang memakai uang negara,” tandasnya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here