12 Anggota Dewan Akan sosialisasi kebijakan di Batam

0
26

Jakarta -Dalam waktu dekat, 12 anggota Dewan Kawasan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan melalukan sosialisasi kebijakan di Batam pada hari Senin (14/03/2016) mendatang.

“Pertama, besok Senin 12 orang yang dipimpin Pak Menko, Mendagri, Seskab, Mendag, Menkumham, DPRD, Gubernur, Walikota, Panglima TNI, dan Kapolri akan satu hari penuh di Batam sosialisasi kebijakan tentang kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah,” terang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai menghadiri Rapat di Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Dirinya juga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini akan dilakukan audit di BP Batam oleh BPK.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera lakukan audit pada Otorita Batam paling cepat 3 bulan,” terang Tjahjo.

Nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Kawasan akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo.

“Hari ini nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Kawasan tadi akan dibawa oleh Pak Menteri Kordinator Bidang Perekonomian dan Seskab ke Bapak Presiden untuk dikonsultasikan. Itu intinya dan tunggu Pak Menko,” jelas Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, Perpres terkait kebijakan Otorita Batam masih dalam proses penyelesaian.

“Perpres sekarang Pak Menko mau jalan bisa ditanya detail, mau ke istana,” tutup Tjahjo.

Menarik Bagi Investor

Pembentukan Dewan Kawasan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2016. Dewan Kawasan memiliki kewenangan untuk membenahi dan mengatur Batam lebih menarik bagi investor.

“Jadi Presiden telah memutuskan tentang Perpres Nomor 8 tahun 2016 tentang Dewan Kawasan yang akan membenahi, mengatur, dan juga membuat Batam lebih menarik bagi para investor,” ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah menghadiri rapat kordinasi di Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat (10/03/2016).

Dewan Kawasan diketuai oleh Menteri Kordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasutionn, dengan anggota dari berbagai lembaga negara.

“Hal-hal yang secara prinsip selama ini menjadi keluhan bagi investor ataupun siapapun di Batam akan dilakukan pembenahan. Nah, untuk itu Presiden telah menetapkan Dewan Kawasan yang dalam hal ini kepalanya adalah Pak Menko Perekonomian, anggotanya ada Mendagri, Seskab, Panglima TNI, dari Kapolri, Menkumham, Menteri Agraria, Menteri Perdagangan dan sebagainya,” jelas Pramono.

Pembentukan Dewan Pengawas diharapkan mampu membenahi permasalahan yang ada di Batam. Selain itu, Dewan Kawasan juga akan membenahi BP Batam sampai selesai.

“Intinya adalah untuk melakukan pembenahan di Batam. Nah, Dewan Kawasan ini akan membentuk badan pengusahaan supaya di lapangan mereka bisa secara operasional melakukan pembenahan itu, dan tentunya Dewan Kawasan akan melakukan audit terhadap BP Batam yang selama ini ada. Karena ini mau dilakukan pembenahan supaya ini sampai pada proses transisi peralihan itu tidak mengambil kebijakan apapun yang akan merugikan siapapun,” pungkas Pramono.

Pramono menambahkan, perlakuan terhadap dunia usaha di wilayah free trade zone yang selama ini sudah berjalan, tak akan diubah

“Bagi dunia usaha yang ada di free trade zone yang selama ini mereka mendapatkan privilege, maka tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan demikian intinya adalah dari pembenahan ini akan membuat iklim investasi di Batam lebih menarik,” tutur Pramono.

 

(detik.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here